Lemahnya Penyusunan Anggaran Picu Serapan APBD Rendah

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan masih banyak kepala daerah yang santai dan tidak fokus menggenjot pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

“Dari 34 Provinsi di Indonesia di semester I-2017 hampir secara keseluruhan pendapatan APBD berada di bawah 50 persen dari target yang ditetapkan. Bahkan terdapat daerah yang tidak sampai 20 persen. Ini bukti bahwa kepala daerah banyak santai dan berleha-leha,” ujar Jajang di Jakarta, Minggu (31/12).

Jajang mengatakan, ada permasalahan klasik dalam pengelolaan anggaran di pemerintah daerah termasuk di provinsi, seperti penyusunan anggaaan yang sering molor. “Lebih disayangkan lagi, anggaran yang disusun selalu defisit,” tandas dia.

Kelemahan penyusunan anggaran, menurut dia, menjadi salah satu faktor rendahnya realisasi pendapatan dalam APBD. Hal ini diperparah kecenderungan dari pemerintah daerah yakni lebih mengandalkan bantuan pusat, seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. “Dengan begitu, kepala daerah tidak perlu berpikir dan bekerja keras lagi guna menggenjot pendapatan asli daerahnya,” jelas dia.

Realisasi pendapatan provinsi yang di bawah 50 persen dari target APBD versi Center for Budget Analysis (CBA):

1. Provinsi Gorontalo menjadi daerah paling kecil realisasi pendapatannya, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.831.692.829.014 baru terealisasi senilai Rp 334.460.209.687 atau setara 18 persen dari target.
2. Provinsi Lampung target pendapatan sebesar Rp 6.723.785.171.614 realisasi senilai Rp 2.344.529.836.867 setara 35 persen
3. Provinsi Papua target pendapatan sebesar Rp 13.968.876.703.796 realisasi senilai Rp 5.066.335.495.786 setara 36 persen
4. Provinsi Papua Barat target pendapatan sebesar Rp 6.888.867.177.840 realisasi senilai Rp 2.533.461.232.326 setara 37 persen
5. Provinsi Aceh target pendapatan sebesar Rp 14.291.939.315.863 realisasi senilai Rp 5.271.827.573.550 setara 37 persen
6. Provinsi Maluku Utara target pendapatan sebesar Rp2.864.175.974.702 realisasi senilai Rp 1.154.681.247.157 setara 40 persen
7. Provinsi DKI Jakarta target pendapatan sebesar Rp 62.466.130.203.554 realisasi senilai Rp 27.240.701.361.816 setara 44 persen
8. Provinsi Riau target pendapatan sebesar Rp 8.859.017.595.981 realisasi senilai Rp 3.866.508.101.304 setara 44 persen
9. Provinsi Jambi target pendapatan sebesar Rp 4.163.724.816.402 realisasi senilai Rp 1.831.647.989.936 setara 44 persen
10. Provinsi Bengkulu target pendapatan sebesar Rp 3.041.325.078.997 Rp 1.452.694.608.740 setara 48 persen
11. Provinsi Nusa Tenggara Timur target pendapatan sebesar Rp 4.722.736.609.000 realisasi senilai Rp 2.281.447.898.764 setara 48 persen
12. Provinsi Sulawesi Tengah target pendapatan sebesar Rp 3.579.386.410.150 realisasi senilai Rp 1.749.741.419.566 setara 49 persen
13. Provinsi Bali target pendapatan sebesar Rp 6.222.703.627.308 realisasi senilai Rp 3.050.226.255.749 setara49 persen
14. Provinsi Kalimantan Selatan target pendapatan sebesar Rp 5.499.059.991.000 realisasi senilai Rp 2.700.728.161.833 setara49 persen
15. Provinsi Sulawesi Tenggara target pendapatan sebesar Rp 3.545.198.442.343 realisasi senilai Rp 1.747.775.084.369 setara 49 persen.

86total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *