Legalkan Becak di Ibu Kota, Ini Pesan Polisi untuk Gubernur DKI Jakarta

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menyarankan, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaji dua hal sebelum betul-betul melegalkan moda transportasi becak kembali beroperasi di wilayah-wilayah tertentu Ibu Kota.

Dua kajian yang dimaksud Halim yakni kajian hukum dan kajian ekonomi sosial sebagai dampak dari legalisasi becak di Jakarta.

“Kajian hukum, karena sudah ada aturan yang berlaku, itu harus dikaji yang sudah berlaku tentang pelarangan becak itu Perda nomor 8 Tahun 2017 Pasal 29,” kata Halim di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Selanjutnya soal ekonomi sosialnya, akan ada urbanisasi besar masyarakat yang akan berbondong-bondong ke Ibu Kota untuk menarik becak. Menurut Halim, sebaiknya para penarik becak ini dicarikan solusi lain untuk meningkatkan ekonomi pada yang lebih tinggi.

“Kita lihat bagaimana tingkat kehidupan masyarakat becak ini, kalau bisa ditingkatkan ke yang lebih tinggi lagi,” lanjut Halim.

Sementara itu, yang tidak kalah penting masalah kemacetan dan pelanggaran yang berakibat kecelakaan. Berdasarkan catatan kepolisian angka kecelakaan masih didominasi kendaraan roda dua yang diawali dengan pelanggaran melawan arus dan berujung kecelakaan.

“Yang dulu aja sepeda motor ini melawan arus kemudian juga terjadi banyak korban dan pelaku kecelakaan, jadi harus diperhatikan oleh Pemda apabila mau diberlakukan operasional becak di Jakarta,” pungkasnya.

83total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *