Kubu Setnov: Proyek E-KTP Ini Kan Punya Pemerintah

Tim penasehat hukum Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail meminta pemerintah turut bertanggung jawab atas proyek pengadaan e-KTP yang kini masuk kedalam pusaran korupsi. Sebab, proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut merupakan program pemerintah.

“‎Kalau memang ini programnya pemerintah, menurut hemat kami, pemerintah ketika itu bicara tentang kasus (e-KTP) ini,” kata Maqdir usai menghadiri sidang perkara dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018) malam.

Tim penasehat hukum Setnov membantah sengaj‎a menyeret nama mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke dalam pusaran korupsi e-KTP. Kata Maqdir, pemerintah memang wajib menjelaskan proyek e-KTP yang merupakan program eksekutif saat itu.

“Enggak, sebenernya bukan itu persoalan pokoknya, proyek e-KTP ini kan proyek pemerintah, kebetulan ketika itu yang menjadi Presiden kan Pak SBY,” terangnya.

Menurut Maqdir, Kemendagri yang merupakan pihak pemerintah dalam proyek e-KTP belum membeberkan secara jelas permasalahan mega korupsi ini. Sehingga, Maqdir menilai kasus ini belum jelas duduk permasalahannya secara detail.

“Bahkan tadi saya kira tadi bersama-sama bahwa pernah ada satu rapat dengan Wakil Presiden dan kemudian dibentuk tim (proyek e-KTP), berdasarkan Keppres,” ungkapnya.

“Nah artinya ini kan adalah proyek pemerintah, bukan proyeknya Setnov,” pungkas Maqdir.

96total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *