Kubu JK Bantah Intervensi Kasus Hukum Setya

Juru Bicara pribadi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah membantah jika dikatakan JK mengintervensi hukum karena mengatakan bahwa pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memerlukan izin dari presiden.

Menurut pria yang akrab disapa Uceng ini, pernyataan JK tersebut sudah tepat dalam konteks tindak pidana khusus seperti korupsi, di mana pemeriksaan anggota dewan tidak memerlukan izin dari presiden. Pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK juga tidak memerlukan izin presiden.

“Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2014 tentang MD3, kalau tidak salah pada (Pasal 245) ayat 1 yang memungkinkan untuk itu (harus izin presiden). Tetapi, jangan lupa bahwa di ayat 3 itu tak berubah, menegaskan bahwa untuk kasus pidana khusus itu tak perlu izin (presiden),” kata Uceng, Senin (13/11).

Pengacara Menyesatkan
Oleh karena itu, sekali lagi Uceng menegaskan bahwa pernyataan JK hanyalah bentuk pelurusan logika hukum, bukan intervensi hukum.

“Pak JK meletakkan sesuatu itu pada koridor yang sebenarnya, supaya jangan menyesatkan. Pengacara Novanto ini kan cenderung menyesatkan sebenarnya. Membangun opini seolah-olah bahwa untuk memeriksa ketua DPR itu harus izin presiden,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pengacara Setya, Fredrich Yunadi menyebut JK berupaya melakukan intervensi hukum melalui pernyataan perihal perlunya dokter RS Premier menjelaskan kondisi kesehatan kliennya.

Kemudian, Setya beberapa kali menolak pemanggilan oleh KPK dengan alasan bahwa pemeriksaan memerlukan izin presiden sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU MD3.

Dalam putusannya, Ketua MK Arief Hidayat memang mengatakan frasa persetujuan tertulis pada pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai persetujuan presiden.

Oleh karena itu, bunyi Pasal 245 ayat 1 menjadi pemanggilan dan permintaan keterangan tertulis untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden. Padahal, sebelumnya berbunyi harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Namun, perlu diperhatikan bahwa bunyi ayat 3 tidak mengalami perubahan. Pada ayat (3) huruf c, menyebutkan bahwa ketentuan pada Ayat (1) tidak berlaku terhadap anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana khusus.

29total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *