KPU Persoalkan Laporan Dua Kubu PKPI Diterima Bawaslu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menerima sekaligus laporan dari dua kubu berbeda yang masing-masing mewakili Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Sebagaimana diketahui, PKPI hingga kini masih terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu AM Hendropriyono dan kubu Haris Sudarno. Keduanya sama-sama melapor dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU ke Bawaslu. Pelanggaran administrasi KPU ini dinilai membuat PKPI tidak bisa mengikuti tahapan penelitian administratif.

“Ini ada dua PKPI. Bagaimana penjelasannya? KPU tentunya berpedoman pada Undang-Undang Pemilu bahwa partai yang berhak mengikuti pemilihan adalah partai yang memiliki status badan hukum sesuai putusan Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Komisioner KPU Hasyim Asy’ari saat sidang pendahuluan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Lantai 4 Gedung, Jln MH. Thamrin No 14, Sarinah, Jakarta, Rabu (1/11).

Dia menegaskan pada tahapan pendaftaran partai politik pemilu 2019, KPU berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam pandangan KPU, kata Hasyim, partai politik hanya memiliki satu kelembagaan. Dia mengibaratkan parpol seperti kerata api yang memiliki banyak gerbong, namun tetap dinilai satu. Sementara siapa yang masinis, tergantung keputusan Kemkumham.

“Kemudian kalau ada perubahan keputusan Kemenkumham, ya itu di stasiun berikutnya, halte berikutnya ganti masinis. Tapi secara kelembagaan dalam pandangan KPU itu parpol hanya satu,” terang dia.

Pada tahapan perdaftaran parpol peserta pemilu 2019, 3-16 Oktober 2017 lalu, lanjut dia, KPU menerima berkas pendaftaran PKPI yang kepengurusannya terdaftar di Kemkumham. Sesuai dengan Pasal 176 UU Pemilu, kata dia, ketua umum dan sekretaris jenderal menyampaikan surat pendaftaran dan juga dokumen persyaratan.

“Nah salah satu dokumen persyaratan adalah keputusan menkumham tentang siapa kepengurusan parpol yang mendapatkan SK. Jadi pegangan kami ya SK terakhir kemenkumham,” ungkap dia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Abhan yang memimpin sidang pendahuluan mengatakan, pihaknya menerima laporan dari setiap warga negara yang menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi KPU pada tahapan pendaftaran. Laporan PKPI mana yang diterima nanti akan menjadi pertimbangan bawaslu.

“Terkait dengan PKPI, PKPI yang mana akan kami pertimbangkan di dalam pokok perkara di dalam putusan akhir,” kata Abhan.

97total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *