KPU: Pengaturan Sipol Tidak Bertentangan dengan UU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa pengaturan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tidak bertentangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. KPU beranggapan pengaturan Sipol merupakan wujud pelaksanan kewenangan atribusi KPU yang diamanatkan Undang-undang.

“UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memberikan wewenang atribusi kepada KPU untuk membuat regulasi termasuk pedoman teknis,” ujar Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di Lantai 4, Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Nomor 14, Sarinah, Jakarta, Senin (6/11).

Hasyim membantah tudingan sejumlah parpol yang mengadukan KPU ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Termasuk tuduhan bahwa Sipol KPU tidak sesuai dengan UU dan sering bermasalah sehingga mempersulit parpol mendaftar ke KPU untuk menjadi partai peserta pemilu 2019.

“Jadi, KPU diberi kewenangan membuat pedoman teknis dalam pendaftaran partai politik termaksud di dalamnya penggunaan Sipol,” terang dia.

Hasyim menuturkan, dalam Pasal 12 huruf c UU Pemilu, KPU diberi kewenangan atribusi untuk menyusun Peraturan KPU di setiap tahapan. Dalam konteks ini, kata KPU diberikan kewenangan sah untuk mengatur lebih lanjut mengenai tahapan pendaftaran parpol termasuk penggunaan Sipol sebagai alat kerja partai politik.

“Jadi, Sipol memang tidak diatur secara ketat di UU Pemilu. Namun dipergunakannya Sipol sebagai alat kerja partai politik telah diatur dalam peraturan KPU,” terang dia.

Apalagi, lanjut dia, dalam Pasal 176 UU Pemilu sudah dijelaskan bahwa parpol peserta pemilu harus mendaftar dengan menyertakan dokumen-dokumen pendaftatan yang lengkap dan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal parpol.

“Bagaimana mereka mendaftar, kami mengaturnya melalui Sipol sebagai alat kerja parpol. Dokumen persyaratan-dokumen persyaratan dimasukkan ke Sipol terlebih dahulu, baru mendaftar,” kata dia.

Sipol Bukan Alasan Kegagalan Mendaftar

Hasyim juga menegaskan bahwa Sipol bukanlah alasan partai politik gagal mendaftar sebagaimana dikeluhkan sebagian besar parpol yang melaporkan KPU ke Bawaslu. Pasalnya, terbukti ada 14 parpol yang bisa menginput data ke Sipol dan lolos pendaftaran.

“Ada 14 parpol yang kemudian mampu melakukan pendaftaran dan kemudian mampu isi atau upload Sipol. Ini kan bukti nyata yang tidak bisa dibantah, bahwa ada 14 parpol yang sudah statusnya mendaftar dan dokumennnya lengkap,” tandas dia.

Semua parpol yang mendaftar, kata dia diberikan perlakukan yang sama. Mulai dari waktu sosialisasinya sama, waktu pendaftarannya sama, penyampaian user name, password dan akses untuk Sipol juga sama.

Tak hanya itu, kata dia, apa yang dilakukan parpol pada tahapan pendaftaran sudah tercatat dan terekam semua oleh KPU. Bahkan sudah tercatat semua sejak sosialisasi Sipol sampai pengisian serta penyerahan dokumen hardcopy ke KPU.

“Juga pihak yang datang ke helpdesk KPU untuk konsul, apakah by emailphone atau hadir, itu terekam, termasuk ketika partai hadir mendaftar, itu hari apa, jam berapa, berapa jumlah dokumen, itu semua terekam,” kata dia.

Hasyim mengakui bahwa Sipol tidak 100 persen sempurna dalam proses pendaftaran. Pasalnya, Sipol merupakan sistem buatan manusia yang mempunyai kendala dan problem. Namun, ketidaksempurnaan Sipol tidak bisa dijadikan alasan kegagalan partai politik.

“Tapi apakah ketidaksempurnaan itu menjadi sebab (kegagalan mendaftar parpol), ya tidak benar juga. Nyatanya ada 14 parpol yang bisa mendaftar dan kalau pun ada crowded untuk input data, kami akui, tapi terjadi pada 16 Oktober 2017,” ungkap dia.

Sebagaimana diketahui, ada 27 parpol yang mendaftar untuk menjadi peserta pemilu 2019 ke KPU pada tanggal 3-17 Oktober 2017 lalu. Dari 27 parpol tersebut, ada 14 parpol yang lolos pendaftaran dan 13 parpol yang lolos pendaftaran karena dokumen pendaftarannya tidak lengkap.

Dari 13 parpol ini yang tidak lolos tahapan pendaftaran, ada 9 parpol yang melaporkan KPU ke Bawaslu, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) versi Diponegoro, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bhinneka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo dan Partai Indonesia Kerja atau PIKA. Selain ke-9 parpol ini, ada satu juga parpol yang diterima laporannya oleh Bawaslu, yakni PKPI versi Cut Meutia.

Ke-10 parpol yang melaporkan KPU ke Bawaslu sedang menjalani sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian. Bawaslu harus memutuskan 10 laporan ini dalam 14 hari kerja sejak dimulainya sidang pendahuluan 1 November 2017.

Sebagian besar parpol yang mengajukan laporan ke Bawaslu mempermasalahkan Sipol dalam proses pendaftaran. Salah satu yang dipersoalkan adalah landasan hukum Sipol yang tidak diatur dalam UU Pemilu, tetapi hanya diatur dalam PKPU. Selain itu, Sipol dinilai kerap mengalami masalah teknis sehingga menghambat dan memperlambat parpol untuk mengupload dokumen pendaftaran.

119total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *