KPU Minta Bawaslu Tolak Gugatan Tiga Partai

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Bawaslu menolak seluruh permohonan Partai Idaman, Parsindo dan Partai Rakyat dalam sengketa hasil penetapan partai politik peserta pemilu 2019. Pasalnya, tiga partai ini sudah dinyatakan tidak lolos secara administrasi dan tidak pernah diverifikasi.

Tiga partai ini mengajukan sengketa ke Bawaslu terkait SK KPU nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Mereka minta Bawaslu membatalkan SK tersebut dan menyatakan ketiganya lolos sebagai peserta pemilu 2019.

“Mohon agar majelis berkenan untuk memberikan putusan menerima keberatan termohon (KPU) sepenuhnya, menyatakan pemohonan pemohon (Idaman, Parsindo dan Partai Rakyat) tidak dapat diterima, dalam pokok permohonan dan menolak permohonan untuk seluruhnya,” ujar Kuasa Hukum KPU Robikin Emhas saat sidang adjudikasi di Lantai 4 Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin 14, Sarinah, Jakarta, Selasa (27/2).

Robikin mengatakan ketiga parpol ini sudah pernah mengajukan sengketa terkait hasil penelitian administrasi KPU atas ketiga. Bawaslu, kata dia, saat itu memutuskan permohonan ketiganya tidak terbukti dan menolak seluruh permohonan ketiganya.

“Dengan demikian karena isu yang disampaikan oleh 3 partai politik sama dengan pokok yang disampaikan pada saat mengajukan sengketa Bawaslu sebelumnya maka permohonan ini adalah¬†Nebis in Idem,” terang dia.

Karena tidak memenuhi syarat administrasi, kata Robikin, ketiga partai ini otomatis tidak diverifikasi. Dengan demikian, ketiganya tidak lolos juga menjadi peserta pemilu 2019.

Sebagaimana dikeetahui, dalam SK 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019, dinyatakan ada 7 parpol yang tidak lolos penelitian administrasi sehingga ketujuh parpol ini tidak ikut verifikasi dan berstatus TMS.

Ketujuh parpol ini adalah Partai Bhineka Indonesia, Partai Indonesia kerja, Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia.

Ketujuh partai ini terhitung sudah tiga kali melaporkan dan menggugat KPU ke Bawaslu. Pasca dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran, tujuh parpol ini melaporkan pelanggaran administrasi KPU ke Bawaslu. Bawaslu kemudian menerima laporan tujuh parpol ini dan mereka pun melaju ke tahapan penelitian administrasi.

Ternyata ketujuhnya kandas di tahapan penelitian administrasi karena KPU menilai mereka tidak memenuhi syarat-syarat administrasi menjadi parpol peserta pemilu. Mereka pun mengugat keputusan KPU ke Bawaslu yang menyatakan mereka tidak lolos secara administrasi. Saat itu, keputusan Bawaslu tidak menguntungkan mereka karena menolak semua permohonannya.

Ketujuh parpol ini ternyata tidak berhenti berusaha agar bisa ikut pesta demokrasi di tahun 2019. Kali ini mereka menggugat SK KPU terkait Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019.

149total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *