KPK Sita Barang Bukti Elektronik Usai Geledah 5 Lokasi di Kendari

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita barang bukti (barbuk) elektronik setelah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Kendari. Penggeledahan dilakukan pada Jumat, 2 Maret 2018.

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa‎ yang menyeret Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, dan Bapaknya, Asrun yang merupakan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2018).

Barang bukti elektronik tersebut disita dari salah satu lokasi yang digeledah KPK. Adapun penggeledahan dilakukan di ruko atau kantor milik tersangka Dirut PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmum Hamzah.

Kemudian, rumah jabatan Wali Kota Kendari, Adriatma, rumah di Jalan Syech Yusuf II, Kecamatan Mandonga, sebuah rumah di Jalan Tina Orima Kecamatan Kadia, Kendari, ‎serta rumah di Jalan Sao Sao Komplek BTN I, Kendari.

“Kegiatan penggeledahan di lima lokasi tersebut dilakukan sejak pagi hingga malam hari,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK sendiri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari tahun anggaran 2017-2018.

Empat tersangka tersebut yakni, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra; Calon Gubernur Sultra, Asrun, yang juga bapak dari Adriatma; Dirut PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah; dan mantan Kepala BPKAD Kendari, Fatmawati Faqih.

Adriatma sendiri diduga me‎nerima suap sebesar Rp2,8 miliar dari Hasmun Hamzah. Uang tersebut diduga akan digunakan Adriatma untuk modal kampanye bapaknya, Asrun, yang akan maju di Pilgub Sultra.

Sebagai pemberi suap, Hasmun disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal. Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedan‎gkan sebagai pihak penerima suap, Adriatma, Asrun, dan Fatmawati disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

59total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *