KPK Monitor Calon Kepala Daerah Sampai Terpilih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih gencar menjerat para kepala daerah yang melakukan korupsi. Dalam waktu dua bulan di awal 2018, sedikitnya delapan kepala daerah dijerat baik lewat operasi tangkap tangan (OTT) maupun dari pengembangan kasus sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, terdapat empat kepala daerah yang diketahui akan kembali bertarung dalam Pilkada serentak 2018. Keempatnya yakni, Bupati Ngada, Marianus Sae yang merupakan calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), calon petahana Bupati Jombang Nyono Suharli, calon petahana Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang maju di Pemilihan Gubernur  Lampung.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif menuturkan lembaganya juga ikut mengawasi perilaku kepala daerah atau penyelenggara negara selama tahapan Pilkada.

Pengawasan ini dilakukan sejak masa pencalonan hingga terpilih nantinya. Sebelum Pilkada digelar, KPK bersama kepolisian mengawasi hal-hal yang berkaitan mahar politik dan proses pencalonan di KPUD. Dari pengawasan ini, kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan suap kepada anggota KPUD dan Panwaslu Garut.

“Pengawasan khusus kami sampaikan juga kepada Pak Menteri (Tjahjo Kumolo) bahwa ada beberapa tahapan pengawasan khusus yang dibuat oleh Polri dan KPK. Satu yang kemarin itu mahar politik yang sudah lewat, adapun sekarang adalah tentang yang ada hubungannya dengan penyelenggara pemilu KPU seperti yang dilakukan di Garut kemarin oleh Polri,” kata Laode kepada awak media, Selasa, 27 Februari 2018.

Laode melanjutkan, KPK juga turut mengawasi saat hari pencoblosan terutama yang berkaitan dengan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Proses pengawasan yang dilakukan KPK, kata dia, terus berlanjut setelah hari pemungutan suara.

KPK pun akan mengawasi proses gugatan sengketa hasil pemilihan yang dilakukan pasangan calon di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau sudah ada yang menang, mereka lakukan gugat menggugat di MK jadi tahapan pemantauannya sedang berjalan sampai dengan terpilih gubernur definitif,” kata Laode.

Laode menuturkan, dengan pengawasan yang dilakukan pihaknya sejak sebelum dan pasca pilkada, tidak tertutup kemungkinan KPK kembali menangkap kepala daerah yang korup. Untuk itu, ia mengingatkan para calon kepala daerah terutama petahana untuk mencegah praktik politik uang.

“Kami tentunya bekerja berdasarkan UU pemberantasan Tipikor dan UU KPK. Sedangkan pencegahan itu adalah kewajiban semua aspek,” kata Laode.

68total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *