KPK Dukung Polri Bentuk Densus Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Polri yang berencana membentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi. Pembentukan densus ini diharapkan semakin meningkatkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Polri, KPK dan Kejaksaan Agung.

Untuk itu, KPK akan mendukung Densus antikorupsi yang bakal dibentuk Polri sesuai dengan kewenangan lembaga antikorupsi yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

“Semakin kuat kepolisian dan kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi bagi KPK semakin bagus. Karena itu sebenarnya membuat KPK, Kepolisian dan Kejaksaan bisa lebih bagus dalam melakukan koordinasi dan supervisi. Jadi kalau penegak hukum kuat sebenarnya yang dirugikan adalah pelaku kejahatan. Sehingga kalaupun densus dibentuk dan diperkuat saya kira itu positif saja dan bahkan dalam konteks koordinasi dan supervisi KPK akan memberikan dukungan sepanjang itu terkait dengan kewenangan KPK dalam UU 30 Tahun 2002 tentang KPK,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/7).

Febri meyakini keberadaan Densus Antikorupsi tak akan tumpang tindih dengan tugas dan wewenang yang dilakukan KPK selama ini. Dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK disebutkan adanya fungsi koordinasi dan supervisi. KPK akan melakukan koordinasi dan supervisi jika lembaga penegak hukum lain telah melakukan penyidikan suatu kasus.

Demikian sebaliknya, kepolisian dan kejaksaan akan berkoordinasi dengan KPK jika lebih dulu menangani suatu perkara. Selain itu, kewenangan KPK pun dibatasi hanya menangani kasus korupsi yang kerugian keuangan negaranya minimal Rp 1 miliar.

“Jadi sebenarnya tidak akan ada tumpang tindih meskipun tiga lembaga penegak hukum ini kuat,” katanya.

Bahkan, Febri menyatakan, KPK mendorong agar penguatan terhadap Kepolisian dan Kejaksaan juga dilakukan dengan meningkatkan anggaran dan penghasilan aparat kedua lembaga penegak hukum. DPR dan pemerintah, kata Febri, memiliki peran penting untuk meningkatkan anggaran dan penghasilan aparat kepolisian dan kejaksaan jika ingin kedua lembaga penegak hukum tersebut semakin kuat.

“Kami mendorong agar penguatan terhadap kepolisian dan kejaksaan itu juga mencakup terkait dengan anggaran dan juga penghasilan bagi penegak hukum itu sendiri, karena itu bagian yang saling terkait kalau memang kita ingin memperkuat upaya penegakan hukum, dan saya kira terkait dengan proses peningkatan penghasilan atau anggaran peran DPR dan pemerintah sangat diharapkan disana,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief mengatakan apresiasinya atas rencana pembentukan Densus Antikorupsi yang disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Senin (17/7).

Menurutnya, jika dikelola dengan baik, pembentukan Densus Antikorupsi akan semakin meningkatkan efektifitas kepolisian dalam memberantas korupsi.

“KPK mengapresiasi niat sungguh-sungguh dari Polri soal pembentukan Densus Antikorupsi. Hal ini akan meningkatkan efektivitas kerja-kerja kepolisian dalam pemberantasan korupsi jika dikelola dengan baik sehingga KPK dapat melakukan koordinasi dan supervisi dengan baik,” katanya.

KPK, kata Syarief tak merasa tersaingi dengan rencana Korps Bhayangkara soal pembentukan Densus tersebut yang ditargetkan bisa terbentuk akhir tahun ini. KPK akan tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002.

“KPK juga tidak merasa tersaingi dengan akan dibentuknya Densus Antikorupsi karena KPK akan tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam UU KPK dan Undang-undang lain yang menjadi tanggung jawab KPK,” katanya.

Diketahui, saat RDP dengan Komisi III DPR pada Senin (17/7), Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan, pihaknya sedang mengkaji pembentukan Densus Antikorupsi. Pembentukan lembaga khusus penanganan korupsi di Korps Bhayangkara itu ditargetkan selesai tahun ini.

Tito menyatakan rencana pembentukan Densus Antikorupsi salah satunya lantaran melihat keterbatasan jumlah pegawai dan penyidik di KPK yang berjumlah sekitar seribu orang. Untuk itu, Tito menegaskan tugas Densus Antikorupsi tak akan tumpang tindih dengan KPK. Sebaliknya, Densus Antikorupsi akan berkolaborasi dengan KPK dalam menangani kasus korupsi. Rencana pembentukan Densus Antikorupsi pun sudah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

140total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *