KPK Diminta Usut Proses Penyusunan RPM Jastel

Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Strategis meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Jastel).

FSP BUMN Strategis sebelumnya diketahui telah menolak rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk menerbitkan RPM, untuk menggantikan Keputusan Menteri (KM) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Jastel.

“Kami Mendukung KPK memproses penandatanganan RPM Jastel ini sesuai laporan Komite Anti Suap dan Pungli Indonesia (KASPI),” kata Ketua Umum FSP BUMN Strategis, Wisnu Adhi Wuryanto, dalam keterangan persnya, Selasa (19/12).

Selain KPK, FSP BUMN Strategis berencana melaporkan hal ini kepada DPR menyusul tidak diacunya kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah dengan Komisi I, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait potensi pelanggaran persaingan usaha jika RPM ini tetap diterbitkan pada pekan ini.

“Kami akan melakukan aksi menyampaikan aspirasi ribuan anggota Federasi SP BUMN Strategis di depan Kementerian dan Istana Negara. Selain itu kita akan melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung nanti jika tetap disahkan RPM Jastel,” tegasnya.

Tetap Menolak

Wisnu menegaskan, FSP BUMN Strategis tetap menolak RPM Jastel karena isinya dinilai sama dengan rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang telah ditolak Presiden pada tahun 2016.

Sedangkan dari sisi hukum, lanjut dia, RPM Jastel dinilai melanggar UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 96 mengenai partisipasi masyarakat.

Menurutnya, uji publik yang diselenggarakan tanggal 8-12 Desember 2017 tidak dilakukan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku dan terkesan hanya sebagai formalitas.

“RPM Jastel tersebut diyakini akan langsung merugikan Telkom sebagai BUMN Telekomunikasi dan menguntungkan operator-operator asing yang beroperasi di Indonesia,” katanya.

Diingatkannya, dari kesesuaian dengan program-program kerja pemerintah RPM Jastel seperti mengabaikan sedang dibuatnya draft Rancangan UU Telekomunikasi yang baru untuk menggantikan UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 yang nantinya akan diacu pada saat pembuatan Peraturan Pemerintah dan peraturan di bawahnya.

“Hasil monitoring kami, draft UU tersebut telah masuk Prolegnas 2018 di DPR. Kita sarankan selesaikan pembuatan UU Telekomunikasi yang baru agar dapat diselesaikan pada tahun 2018, baru setelah itu fokus ke revisi Peraturan Pemerintah dengan dasar Undang Undang Telekomunikasi yang baru, setelah itu baru ke revisi Peraturan Menteri,” pungkasnya.

134total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *