KPK Bidik Pihak Lain yang Terlibat Korupsi e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari putusan lengkap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta atas perkara korupsi proyek e-KTP. Dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Irman dan Sugiharto yang menjadi terdakwa perkara ini divonis bersalah dan turut menikmati aliran terkait korupsi e-KTP.

Putusan tersebut menjadi bahan bagi KPK untuk mengembangkan dan menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dan menikmati aliran dana dari proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

“Tentu putusan akan kita pelajari. Ada cukup banyak sebenarnya pihak-pihak yang diduga mendapatkan aliran dana. Tentu ini belum bicara dalam konteks suap. Tapi tentu ini bicara salah satu unsur yang ada di Pasal 2 atau Pasal 3 (UU Pemberantasan Tipikor) yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tentu kita akan telusuri lebih lanjut,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/7).

Selain menjatuhkan hukuman masing-masing tujuh tahun dan lima tahun pidana penjara terhadap Irman dan Sugiharto, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta juga menyebut sejumlah nama yang menikmati aliran dana atau turut diuntungkan dari proyek e-KTP.

Beberapa nama tersebut, yakni mantan Sekretaris Fraksi Golkar Ade Komarudin atau Akom yang menerima USD 100.000; anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari menerima USD 400.000; dan mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani menerima USD 1,2 juta. Selain ketiga politisi, terdapat sejumlah nama yang disebut Majelis Hakim terbukti menerima aliran dana.

Beberapa diantaranya, mantan Sekretaris Jenderal Kemdagri Diah Anggraeni sebesar USD500 ribu, pengacara Hotma Sitompul sebesar USD400.000, Ketua Tim Teknis Pengadaan e-KTP Husni Fahmi menerima uang sebesar USD20.000 dan Rp30 juta, Ketua Panitia Lelang e-KTP Drajat Wisnu Setyawan sebesar USD140.000 dan Rp25 juta. Hakim juga menyatakan enam anggota panitia lelang terbukti menerima uang masing-masing sebesar Rp10 juta dan anggota tim Fatmawati dengan nominal yang berbeda-beda.

Dari deretan nama tersebut, baru Markus Nari yang ditetapkan KPK sebagai tersangka sejauh ini.

Febri memastikan, pihaknya akan terus memburu dan menjerat para penerima aliran dana proyek e-KTP. Hal ini dilakukan sebagai upaya memulihkan kerugian keuangan negara dari proyek e-KTP yang mencapai Rp 2,3 triliun.

“Prinsipnya KPK akan mengejar pihak-pihak yang mendapatkan aliran dana dalam kasus e-KTP karena itu salah satu cara untuk mengembalikan uang kerugian negara,” katanya.

Untuk itu, KPK masih membuka pintu terhadap para pihak yang menerima aliran dana proyek e-KTP untuk mengembalikannya kepada negara. Meski tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan, pengembalian uang haram itu akan meringankan proses hukum terhadap para penikmat aliran dana proyek e-KTP.

“Bagi pihak-pihak lain masih terbuka kemungkinan untuk melakukan pengembalian dana atau bersikap kooperatif dalam kasus ini. Kami tentu akan menghargai pihak-pihak yang bersikap kooperatif membongkar bersama-sama kasus ini. Step by step yang cukup signifikan tentu sudah terjadi pada sidang putusan pengadilan,” katanya.

Febri pun tak mempersoalkan pertimbangan Majelis Hakim yang mengesampingkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam. Majelis Hakim menyatakan keterangan Miryam yang sah adalah keterangan di persidangan yang mencabut BAP. Padahal dalam BAP itu, Miryam membeberkan secara rinci mengenai pembagian uang kepada sejumlah anggota DPR.

KPK telah menjerat Miryam memberikan keterangan tidak benar atas pencabutan BAP tersebut. Saat ini perkara memberikan keterangan tidak benar itu sudah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Febri mengatakan, pihaknya akan membuktikan dan membeberkan secara rinci Miryam telah memberikan keterangan tidak benar di persidangan perkara tersebut.

“Tentu cara pembuktiannya adalah keterangan-keterangan itu kita lihat kesesuaiannya dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang lain. Jadi kami tidak begitu khawatir terhadap pertimbangan hakim tersebut dan kita akan lebih rinci nanti pada proses persidangan dengan terdakwa Miryam S Haryani,” katanya.

131total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *