KPK Bacakan Jawaban atas Eksepsi Setnov di Sidang E-KTP Hari Ini

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mempersiapkan jawaban atas keberatan atau eksepsi Setya Novanto (Setnov). Replik atau jawaban atas eksepsi Setnov tersebut akan dibacakan pada hari ini, Kamis (28/12/2017) di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

“(Sidangnya) ya disaksikan aja ya. Besok (hari ini, red) kita akan jawab eksepsinya seperti biasa, teman-teman Jaksa pasti siap. Jadi, mudah-mudahan lancar lah,” kata Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 27 Desember 2017.

Tim JPU sudah merampungkan jawaban atas eksepsi Setnov sejak kemarin. ‎Sehingga, pada persidangan hari ini, Agus yakin tim Jaksa akan menjawab semua keberatan-keberatan kubu mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu.

“Teman-teman Jaksa sudah melaporkan kami, sudah buat jawaban eksepsi. Mudah-mudahan semuanya lancar,” terangnya.

Sebelumnya, Agus menampik bahwa pihaknya sengaja menghilangkan sejumlah nama politikus dalam dakwaan Setnov. Namun memang, kata Agus, penyusunan dakwaan untuk para terdakwa berbeda-beda.

“Nama-nama (penerima uang e-KTP) itu tetap ada, tidak akan hilang‎,” terangnya.

Dipersoalkan hilangnya nama pihak-pihak yang diduga sebagai penerima uang panas e-KTP dalam dakwaan Setnov, karena sempat muncul ‎di dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Sementara kata Agus, Irman dan Sugiharto merupakan aktor pemberi suap yang memberikan ke banyak pihak.

“Sejumlah nama hilang itu karena Jaksa mau fokus. Kalau kasusnya Pak Irman dan Sugiharto kan mereka memberi ke banyak pihak. Yang disebutkan kan memberi semua,” ujar Agus‎.

Nah, kalau Pak Setya Novanto beri ke siapa? Kan tidak memberi ke Pak Ganjar, kan tidak kan. Jadi fokus ke masalah Pak Novanto gitu loh,” sambungnya.

‎Sebelumnya, Setnov sendiri telah didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Setnov selaku mantan Ketua Fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI.

Atas perbuatannya, Setnov didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

112total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *