KPK Akan Beberkan Bukti Keterlibatan Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membeberkan ratusan bukti keterlibatan Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Bukti-bukti itu akan disampaikan tim Biro Hukum KPK dalam sidang lanjutan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (25/9).

Diketahui, Novanto yang kini menjabat Ketua DPR menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka kasus-e-KTP. Novanto melalui tim kuasa hukumnya berdalih, penetapan tersangka yang dilakukan KPK tersebut tidak sah.

“Setelah dalam persidangan pada Jumat (22/9) KPK menyampaikan jawaban dalam praperadilan e-KTP yang diajukan pihak SN (Setya Novanto). Hari ini kami akan menghadirkan bukti-bukti di praperadilan tersebut,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Senin (25/9).

Febri menyatakan, terdapat sekitar 200 bukti dokumen yang akan dibeberkan tim Biro Hukum KPK mulai persidangan hari ini. Ratusan bukti ini menunjukkan kuatnya konstruksi kasus e-KTP, termasuk keterlibatan Novanto dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

“Sekitar 200 bukti dokumen akan mulai kita bawa di persidangan hari ini. Dari bukti ini dapat ditunjukkan kuatnya kontruksi dari kasus e-KTP ini, termasuk indikasi keterlibatan tersangka yang sudah kita tetapkan,” tegasnya.

Tak hanya bukti dokumen, Febri menyatakan, KPK juga akan menghadirkan saksi ahli yang terdiri dari ahli hukum pidana, ahli hukum acara pidana maupun ahli tata negara dalam persidangan ini. Febri meyakini hakim tunggal Cepi Iskandar yang memimpin persidangan akan menolak gugatan praperadilan Novanto jika mempertimbangkan ratusan bukti dokumen dan keterangan ahli yang dihadirkan KPK.

“Kami harap nanti hakim akan mempertimbangkan secara serius bukti-bukti yang dihadirkan tersebut. Dalam rangkaian pembuktian beberapa hari ini juga akan dihadirkan ahli hukum pidana materil, hukum acara pidana dan hukum tata negara,” katanya.

Diketahui, Novanto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus e-KTP pada pertengahan Juli lalu. Saat proyek e-KTP bergulir, Novanto merupakan Ketua Fraksi Golkar di DPR. KPK menduga Novanto menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP.

Akibatnya, keuangan negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari anggaran sebesar Rp 5,9 triliun. KPK menduga Novanto melalui pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, Novanto dan Andi Narogong disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini sebesar Rp 574,2 miliar.

Atas penetapan ini, Novanto melalui tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK ke PN Jaksel pada Senin (4/9) lalu.

67total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *