Komisi II Nilai Sipol Mempermudah Verifikasi Data Parpol

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa sistem informasi partai politik (Sipol) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata justru memudahkan parpol dalam proses pendaftaran peserta pemilihan umum (pemilu) 2019.

Riza mengungkapkan keberadaan Sipol membuat parpol tidak perlu membawa banyak berkas saat mendaftar sebagai peserta pemilu. Sebab, sebagian data sudah dimasukkan dalam sistem tersebut, sehingga hanya melampirkan buktinya saja ketika mendaftar.

“Tadi kita bahas proses daripada Sipol. Sejauh yang kami cek, Sipol sangat mudah dan membantu parpol. Tidak seperti dulu berbondong-bondong berkas kontainer, sekarang satu provinsi satu boks saja, dan berkas lainnya bisa diserahkan di kabupaten/kota masing-masing,” kata Riza di kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (13/10).

Kemudian, secara teknis, Riza juga mengatakan bahwa Sipol milik KPU periode ini lebih baik dari sistem yang dimiliki periode lalu. Dengan Sipol tersebut, juga akan langsung terdeteksi jika ada identitas kader yang sama dari parpol yang berbeda.

“Setelah di-entry (dimasukkan datanya) akan terlacak kalau ada double nama di satu partai dan parpol lain. Nanti diberitahu kebenarannya, lalu merevisi partai masing-masing. Melalui sistem IT ini sangat mudah melacak. Data kelengkapan DPD yang jumlahnya puluhan ribu terlacak, apakah dukungan calon itu satu atau dua calon. Sistem IT ini memudahkan dan menghindari double nama,” ujarnya.

Sementara itu, ditanyakan perihal ketiadaan aturan pendukung Sipol, Riza memgungkapkan bahwa Sipol adalah sistem IT yang berarti alat sehingga tidak perlu tertulis dalam aturan resmi.

Kemudian, kembali dikatakannya bahwa sistem ini sangat membantu parpol dalam mendaftar sebagai peserta pemilu 2019. Sebab, tidak perlu lagi membawa banyak berkas atau dokumen pendukung ke pusat. Sebaliknya, tinggal dimasukkan dalam sistem dan dibawa bukti pendukungnya saja.

“Memang di peraturan perundang-undangaan tidak disebut sistem Sipol. Sipol ini kan sistem IT. IT ini kan alat, tidak perlu ditulis di undang-undang. Kalau memang ada masalah, kita berikan kesempatan ke KPU untuk memperbaiki. Misalnya, kalau sistem ini bermasalah mungkin bisa diundurkan. Kalau tidak ada masalah, ya tidak perlu diundur,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, keputusan KPU mewajibkan penggunaan Sipol dalam proses verifikasi parpol calon peserta pemilu 2019, dinilai sejumlah pengamat berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mengingat, hanya tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) No 11 Tahun 2017 tentang Verifikasi Parpol.

Selain itu, Sipol yang merupakan proses pengumpulan data administrasi parpol sebagai bahan verifikasi peserta pemilu, juga dinilai melemahkan partisipasi publik karena datanya tidak bisa diakses oleh publik.

Meskipun, dengan sistem tersebut, KPU sesungguhnya upaya untuk menertibkan sistem administrasi partai politik. Selain itu, dapat digunakan untuk mendeteksi kegandaan dalam partai politik dan antarpartai politik serta pengurus partai yang tidak memenuhi syarat (TNI, Polri, ASN, di bawah 17 Tahun, dan belum menikah).

105total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *