Kinerja DPR Dinilai Belum Penuhi Harapan Masyarakat

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah menilai, kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih jauh dari harapan masyarakat. Khususnya, terkait penyelesaian legislasi atau perundang-undangan yang menjadi salah satu tanggung jawabnya. DPR dinilai terus sibuk mengurusi instansi lain yang notabene tengah menjalankan tugas-tugasnya, seperti yang dilakukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Terlepas dari perdebatan hak angket, nampak DPR hanya menyuarakan suara orang-orang yang sedang bermasalah dengan hukum,” kata Syamsuddin, dalam diskusi media bertema “KPK VS Setnov: Membuka Kotak Pandora” di Jakarta, Selasa (10/10).

Diyakini, kata dia, saat ini sedang ada permasalahan moralitas dan kinerja yang terjadi di DPR. Akibatnya, salah satu fungsi DPR, yakni pembuat dan penyusun kebijakan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Penegakan kinerja, moral, politik DPR harus diselamatkan. Kinerja DPR di badan legislasi sangat rendah sekali. Dari 50 rancangan, pada 2017 ini hanya lima sampai enam yang diselesaikan,” ungkapnya.

Menurut Syamsuddin, pada pemilihan legislatif 2019, masyarakat akan melihat ulah para politisi yang tidak bekerja sesuai amanah. Apalagi yang hanya mengurusi kasus hukum e-KTP yang dilakukan kepada KPK yang jelas- jelas melibatkan banyak nama anggota DPR.

“Masyarakat pada 2019 akan melihat ulah politisi yang hanya menjadikan jabatannya untuk bancakan korupsi. Jelas kemungkinan besar masyarakat tidak akan memilih lagi anggota DPR yang demikian,” ucapnya.

56total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *