Ketua Pansus Janjikan Percepatan Penyelesaian RUU Terorisme

0

Presidential threshold (Pres-T) dinilai tetap dibutuhkan pada Pemilu 2019. Pres-T juga dianggap tidak mereduksi demokrasi.

“Pres-T tidak mereduksi esensi atau substansi demokrasi. Esensi/substansi demokrasi bukan ditentukan oleh banyaknya/kuantitas capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden),” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Senin (26/6).

Menurut Tjahjo, Pres-T mendorong peningkatan kualitas calon pemimpin bangsa yang sejalan dengan penguatan demokrasi. “Termasuk konsolidasi demokrasi,” tegasnya.

Diketahui, Pres-T merupakan ambang batas partai politik (parpol) atau gabungan parpol dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Pres-T menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu).

RUU ini setelah disahkan, menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019. RUU Pemilu menyatukan tiga UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Tjahjo menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak membatalkan Pasal 9 UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres. Artinya, ketentuan Pres-T 20 persen kursi atau 25 persen suara itu masih sah dan berlaku.

“RUU Pemilu tidak menambah dan tidak mengurangi Pasal 9 UU 42/2008 yang tidak dibatalkan MK tersebut. Sehingga dengan demikian, tidak benar jika dikatakan (Pres-T) bertentangan dengan konstitusi,” tegasnya.

137total visits,1visits today

Share.

About Author

Leave A Reply