Kepala BPN Sanggau Kena OTT Saber Pungli Usai Terima Uang dari Notaris

Tim Saber Pungli dari Subdit 3 Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dugaan pungutan liar (pungli) di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sanggau di Jalan Jenderal Sudirman, Rabu, 7 Februari 2018, sekira pukul 10.30 WIB.

Dalam OTT ini, Kepala ATR/BPN Sanggau berinisial VS dan 16 orang lainnya yang diduga terlibat turut diamankan. VS ditangkap setelah sesaat serah terima uang sebesar Rp20 juta di ruangannya dari seorang notaris berinisial YP.

“Sudah selama sebulan anggota melakukan pengintaian. OTT terhadap VS ini sesaat setelah menerima uang tunai dari YP di luar ketentuan yang berlaku,” kata Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Nanang Purnomo kepada sejumlah wartawan, Kamis (8/2/2018).

Nanang mengatakan, VS tak dapat mengelak lagi ketika petugas menemukan barang bukti uang dalam laci meja kerja di ruangannya. “VS sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan yang lainnya masih diperiksa,” jelasnya.

Nanang menerangkan, modus yang dilakukan VS dengan meminta uang di luar ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN untuk memudahkan pengurusan, seperti pengecekan sertifikat/buku tanah; pemetaan; pemecahan, peralihan hak (balik nama); pendaftaran hak tanggungan; permohonan hak dari masyarakat.

“Nah, apabila permintaan tidak dipenuhi VS dengan berbagai macam alasan, seperti berkas hilang, berkas kurang lengkap, karena sibuk sehingga pengurusan menjadi lambat bahkan tidak dapat selesai/tidak terbit,” ujarnya.

Saat ini VS masih terus dimintai keterangan untuk mengungkap seberapa lama pungli ini berlangsung dan siapa saja terlibat. Dia dijerat Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipidkor jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Th. 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Saat ini sedang dikembangkan siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab akan ditetapkan sebagai tersangka. Kepada masyarakat yang merasa jadi korban atau dirugikan diminta agar melapor kepada polisi,” pungkas Nanang.

69total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *