Kemdagri Perlu Perkuat Sisi Pengawasan dan Legal Audit Perda

0

Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) Agustin Teras Narang mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) perlu memperkuat sisi pengawasan dan legal audit peraturan daerah (perda). Sehingga peraturan daerah tidak lagi bertentangan dengan Undang-Undang (UU) di atasnya dan konstitusi.

Hal disampaikan Narang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan kewenangan Kemdagri membatalkan perda sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. MK menyatakan kewenangan pembatalan perda tersebut ada di Mahkamah Agung.

“Dalam menanggapi putusan MK (terkait UU Pemda) sebenarnya mudah dan gampang kok. Pertama, setiap rancangan perda apakah itu kabupaten/kota maupun provinsi, harus dicek dulu oleh Kemdagri sebelum diajukan ke DPRD yang bersangkutan,” ujar Teras Narang di sela-sela acara diskusi perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) bertajuk “Sehati Sepikir dalam Ke-Bhinnekaan” di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

Narang mendorong Kemdagri memperkuat sisi pengawasan atau langkah preventif dalam penyusunan raperda sehingga perda tersebut sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat. Naskah akademis raperda tersebut harus benar-benar dipelajari dan dipastikan tidak bertentangan dengan UU dan UUD 1945.

“Cara kedua, kalau raperda sudah jadi perda, maka tugas dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan legal audit. Yang mana, yaitu perda-perda yang dianggap bertentangan dengan UU dan konstitusi, ya langsung ke MA untuk lakukan pembatalan yang didasarkan pada fakta hukum yaitu legal audit,” imbuh mantan Gubernur Kalimantan Tengah ini.

Narang juga menilai apa yang diputuskan MK sudah benar dan memberikan kepastian hukum. Pasalnya, MK bertugas malakukan judicial review terhadap UU yang bertentangan dengan konstitusi. “Nah, MA tugasnya tidak lain adalah bagaiman peraturan di bawah UU tidak bertentangan dengan UU itu termasuk di dalamnya perda. Jadi, apa yang diputuskan MK sudah benar,” tandas dia.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan hal serupa. Robert lebih menekan optimalisasi pengawasan dalam penyusunan raperda sehingga perda yang dihasilkan sesuai dengan UU, tidak bertentangan dengan kebijakan pusat, tidak diskrimantif dan tidak merugikan kepentingan nasional. “Kemdagri perlu optimalkan sisi preventif atau pengawasan, tidak hanya dari sisi represif saja,” ungkap dia.

Kemdagri, kata Robert, masih mempunyai wewenang untuk menerbitkan nomor register perda, sehingga raperda harus dicatat terlebih dahulu di Kemdagri sebelum dicatat dalam lembaran negara. “Jika Kemdagri menilai suatu raperda tidak layak diterbitkan karena tidak sesuai dengan UU, bertentangan dengan kebijakan pusat, diskriminatif dan merugikan kepentingan nasional, maka Mendagri tidak perlu menerbitkan nomor registrasi ranperda tersebut,” imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa frasa “perda provinsi dan” yang tercantum dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini merupakan putusan MK atas uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan perda oleh gubernur dan menteri.

Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 251 ayat (1), (2), (7) dan (8) UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya putusan MK ini, maka Menteri Dalam Negeri tidak lagi bisa mencabut perda provinsi. MK dalam pertimbangannya mengacu pada Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang diterbitkan pada 5 April 2017 lalu.

Dalam putusan Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 itu disebutkan bahwa Pasal 251 ayat (2), (3), dan (4) UU Pemda sepanjang mengenai perda kabupaten/kota bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan itu juga MK menyatakan, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945 menurut Mahkamah, pengujian atau pembatalan perda menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.

164total visits,1visits today

Share.

About Author

Leave A Reply