Kembangkan Kasus Suap Reklamasi ke Arah Koorporasi, KPK Bidik Tersangka Baru

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief mengakui pihaknya sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara Jakarta Tahun 2016 ke arah koorporasi.

Hal itu diakui Syarief setelah beberapa saksi seperti Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, diperiksa KPK, beberapa waktu lalu. Pemeriksaan saksi tersebut untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi reklamasi di sektor koorporasi.

“Memang ada penyelidikan baru yaitu sekarang, kita lagi minta keterangan beberapa pihak yang tersangkut untuk itu,” kata Syarief saat menghadiri acara konser musik anti korupsi di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2017).

Sejauh ini, kata Syarief, penyelidikan dugaan korupsi sektor koorporasi di kasus reklamasi teluk Jakarta tersebut masih dalam tahap awal. Namun demikian, apabila dalam penyelidikan tersebut KPK memiliki kecukupan bukti serta keterangan para saksi maka akan ada tersangka dari pihak korporasi.

“Ya karena menyidik orang perorang dengan korporasi itu kan berbeda jadi makanya diperlukan beberapa keterangan tambahan seperti itu,” jelasnya.

Bukan hanya menyasar korporasi, sambung Syarief, apabila dalam penyelidikan tersebut juga didapatkan kecukupan alat bukti, maka KPK tidak menutup kemungkinan dapat menjerat personal dari perusahaan yang mendapat proyek di reklamasi tersebut.

“Ya tergantung dari hasil lidik dan sidiknya kalau misal dalam hasil lidik itunya ternyata di dalam rangka penyelidikan korporasinya ternyata ada pihak-pihak lain juga yang bisa ya bisa juga secara personal,” tandasnya.

Seperti diketahui, penyelidikan yang menyasar ke sektor korporasi di proyek reklamasi ini bermula dari hasil putusan sidang perkara suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara Jakarta Tahun 2016, untuk terpidana M. Sanusi.

M. Sanusi sendiri telah dijatukan pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sanusi terbukti menerima suap rancangan Peraturan Daerah terkait reklamasi teluk Utara Jakarta.

Sanusi sendiri dijatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dengan denda sebesar Rp250 juta subsider dua bulan kurungan. Sanusi terbukti menerima suap sebesar Rp2 milir dari mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

116total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *