Kasus KTP Elektronik, Yasonna Kembali Diperiksa KPK

Mantan anggota Komisi II DPR yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly harus kembali bertemu dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/7). Nama Yasonna kembali masuk dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis Biro Humas KPK.

Pada Senin (3/7), Yasonna telah diperiksa penyidik KPK. Politikus PDIP itu bakal kembali diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan Yasonna kembali diperiksa penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang menjadi rekanan Kemdagri dalam proyek KTP elektronik.

“Yasonna diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus),” kata Febri.

Selain Yasonna, untuk mengusut kasus KTP elektronik, tim penyidik juga memanggil sejumlah anggota dan mantan anggota DPR. Mereka di antaranya, mantan wakil ketua Komisi II DPR sekaligus mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi, anggota DPR dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno, serta anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo. Seperti halnya Yasonna, para legislator itu diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Andi Narogong.

Febri mengatakan pihaknya saat ini memang sedang fokus memeriksa anggota DPR yang menjabat saat proyek KTP elektronik bergulir. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami dugaan adanya aliran dana kepada sejumlah pihak.

“Untuk saksi dari anggota DPR kami terus mendalami indikasi aliran dana ke sejumlah pihak yang memang sudah kami temukan dan sampaikan sebagian buktinya di proses persidangan sebelumnya. Mereka diperiksa untuk tersangka AA karena dalam proses penyidikan kita serius dalami klaster ketiga, yaitu klaster politik. Hingga Jumat. kami masih rencanakan pemeriksaan saksi anggota DPR untuk mendalami kasus ini,” kata Febri.

Saksi-saksi yang diperiksa hari ini disebut dalam dakwaan dan tuntutan terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto. Selain Yasonna yang disebut menerima US$  84.000, Arief Wibowo disebut menerima US$ 108.000, Taufiq Effendi US$ 103.000, dan Teguh Juwarno US$ 167.000.

Febri menegaskan KPK telah memiliki bukti adanya aliran dana tersebut. Aliran dana kepada nama-nama tersebut diuraikan JPU KPK dalam surat tuntutan kepada Irman dan Sugiharto. Untuk itu, KPK berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan tuntutan JPU KPK.

“Setelah putusan, kita akan pelajari lebih lanjut dan kita lihat kemungkinan pengembangan perkara ini. Jadi ada kemungkinan pengembangan perkara setelah proses penuntutan atau setelah proses putusan disampaikan di pengadilan dengan kecukupan bukti permulaan yang diatur di UU. Kalau ada perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan,” katanya.

139total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *