Kasus e-KTP, Demokrat Minta PDIP tak Cuci Tangan

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum serta Komunikator Politik DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal aliran dana korupsi proyek KTPelektronik (e-KTP) yang diduga diterima Puan Maharani dan Pramono Anung.

Ferdinand mengatakan, sungguh sangatlah tidak bijak dan tidak elok apa yang dilakukan oleh Hasto sebagai sekjen PDIP.

“Menyalahkan dan menggiring kesalahan kepada pemerintah kala itu adalah sebuah perbuatan cuci tangan yang tak patut dilakukan terlebih menuding dan mengalihkan kesalahan kepada pihak lain,” kata Ferdinand menjawab JPNN, Kamis (22/3).

Ferdinand menjelaskan, perbuatan korupsi bukanlah ditentukan oleh posisi partai politik sebagai oposisi atau penguasa.

Menurut dia, perilaku korupsi adalah terkait moral seseorang sehingga tidak takut menerima suap atau melakukan rasuah.

Jadi, ujar dia, tidak ada kaitannya dengan posisi sebagai oposisi atau penguasa.

“Coba lihat jumlah kader PDIP yang ditangkap KPK saat beroposisi, sedikit apa banyak? Itu akan menjawab tesis Hasto yang hanya untuk cuci tangan,” kata Ferdinand.

Dia menegaskan, KPK sudah pernah menyatakan tidak ada keterlibatan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam e-KTP.
Bahkan, tegas dia, jauh dan hampir tidak ada keterlibatan tersebut.

“Kami paham tujuan Hasto ingin menyeret-nyeret SBY yang kala itu sebagai presiden untuk menutupi keterlibatan kader PDIP dalam pusaran korupsi e-KTP. Cara ini tidak elok dan tidak patut dan akan menjadi fitnah,” ungkap Ferdinand.

Karena itu, Ferdinand menyarankan kepada PDI Perjuangan tirulah cara Partai Demokrat menangani kader yang korupsi.

Berhentikan dan biarkan hukum berjalan tanpa intervensi, itulah moral yang baik dan pro pemberantasan korupsi.

“Bukan melindungi kader dengan cara melempar masalah ke pihak lain,” tegasnya.

Karena itu, kata dia, sebaiknya Hasto meminta agar kader PDI Perjuangan yang disebut oleh Setnov seperti Pramono Anung dan Puan Maharanimempersiapkan diri membela diri apabila dipanggil oleh KPK satu saat.

“Buktikan tidak terlibat, jangan malah menebar fitnah kepihak lain. Tidak elok sama sekali,” tegas Ferdinand.

Anak buah SBY di Partai Demokrat itu mendesak dan meminta KPK agar segera melakukan pengembangan penyelidikan serta penyidikan atas korupsi e-KTP terhadap nama nama yang disebutkan Novanto.

“Keterangan Setnov penting untuk ditindak lanjuti segera. Kami tidak ingin berspekulasi terhadap sikap KPK, tapi kami mendesak KPK untuk adil dan jujur menangani kasus e-KTP,” pungkas Ferdinand.

67total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *