Kamis, Batas Akhir Parpol Laporkan KPU ke Bawaslu

Komisi Pemilihan Umum telah menyatakan 13 partai politik tidak bisa mengikui tahapan penelitian administrasi. Pasalnya, ke-13 parpol ini tidak memiliki dokumen pendaftaran yang lengkap sebagaimana telah diatur oleh UU Pemilu dan Peraturan KPU.

Menanggapi hal tersebut, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan Bawaslu siap menerima laporan partai politik yang tidak lolos pendaftaran. Bawaslu, kata Ratna, tidak akan menolak jika ada parpol yang mengadukan KPU.

“Kami prinsipnya menerima setiap laporan dugaan pelanggaran administrasi. Apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, nanti kami akan periksa. Intinya kami terima terlebih dahulu laporan tersebut,” ujar Ratna saat diskusi bertajuk “Mekanisme Sipol & Pendaftaran Parpol” di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta, Selasa (24/10).

Selain Ratna, hadir juga Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dan Pegiat Pemilu dr Kemitraan Wahidah Suaib Wittoeng.

Namun, Ratna mengingatkan parpol yang merasa KPU melakukan pelanggaran administrasi, segera melapor. Pasalnya, waktu yang disediakan oleh Undang-Undang Pemilu untuk melapor hanya 7 hari kerja sejak KPU mengumumkan status pendaftaran parpol.

“Dihitung sejak 17 Oktober 2018, dipotong hari Sabtu dan Minggu, berarti sampai 26 Oktober 2017. Jadi, batas waktu sampai hari Kamis memasukkan laporan,” ungkap dia.

Setelah laporan pelanggaran administrasi masuk ke Bawaslu, lanjut Ratna, pihaknya mempunyai waktu 14 hari kerja untuk melakukan pemeriksaan berkas laporan sampai putusan. Bawaslu, kata dia, akan memeriksa syarat formil dan materi laporan, mendengarkan klarifikasi pihak pelapor dan terlapor serta melakukan pengkajian.

“Kami pakai prosedur penanganan pelanggaran administrasi. Ada tiga tahapan nanti, tahapan pemberkasan, pemeriksaan, dan pengkajian. Pengkajian ini akan melahirkan putusan,” jelas dia.

Sebagaimana diketahui, dari 27 partai yang mendaftar ke KPU, terdapat 13 parpol yang dinyatakan dokumen pendaftarannya tidak lengkap oleh KPU.

Ke-13 parpol tersebut adalah Partai Idaman, PPPI, Partai Rakyat, Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Keadilan dan Persatuan Indpnesia (PKPI), Partai Bhinneka Indonesia (PBI), Partai Bulan Bintang (PBB), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Reformasi, Partai Republik Nusantara (Republikan), Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo), dan Partai Republik.

Kepala Bagian Temuan dan Laporan Bawaslu RI Yusti Erlina mengungkapkan bahwa baru empat parpol yang intens berkomunikasi dan mendatangi Bawaslu untuk berkonsultasi dan mengambil form pendaftaran laporan ke Bawaslu. Keempat parpol tersebut adalah PBB, Partai Idaman, PPPI dan Partai Rakyat.

“Sampai saat ini, yang sudah menyerahkan dokumen dan belum lengkapi syarat-syarat laporan itu ada 4 parpol. Yang sudah tuangkan dalam form laporan itu hanya PBB. Sementara yang tiga masih nunggu kembalikan form laporan,” ujar Yusti saat dihubungi, Selasa (24/10).

126total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *