JK Sebut Indonesia Pegang Rekor Dunia Pemberantasan Korupsi

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat masif dalam melakukan tugasnya dibanding negara lain.

Terbukti, dari keberhasilan KPK menjerat banyak pejabat negara. Sebut saja, ada sembilan menteri, dan 19 gubernur yang terjerat dan ditahan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

“Kalau ukuran banyaknya orang ditahan, maka tidak ada negara di dunia ini sehebat Indonesia. Apabila diukur dari jumlah orang yang ditangkap, kita bukan rekor MURI, Kita rekor dunia (banyaknya) jumlah yang ditangkap,” kata JK dalam diskusi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (2/11).

Meski begitu, JK juga sempat menyinggung perihal Ketua DPR RI, Setya Novanto yang saat ini lolos dari jerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

JK mengatakan begitu hebatnya KPK sehingga berhasil menjerat empat pimpinan lembaga di Tanah Air, di antaranya pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK), dan pimpinan DPD RI. Namun, ia berseloroh pimpinan DPR RI hampir saja terjerat.

“Begitu banyak hebatnya. Lembaga negara 4. KY masuk, MK, eh…. DPD masuk, MPR hampir masuk, DPR hampir masuk, hampir masuk,” seloroh JK yang disambut tawa oleh peserta yang hadir.

Dalam pandangannya, upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air sudah sangat masif dibandingkan negara lain.

Namun, ia meyakini ke depannya praktik korupsi akan semakin menurun karena masifnya upaya pemerantasan leh KPK dibantu Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Ditambah dengan perbaikan sistem, sehingga tidak lagi didapati wakil rakyat yang terlibat kasus korupsi.

“Kita harus perbaiki sistem. Enggak kapok di DPR masih selalu (bermain),” ujarnya.

Hanya saja, kembali diingatkannya jangan sampai upaya pemberantasan korupsi menghambat pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah.

Sebagaimana diberitakan, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Setya Novanto. Dalam amar putusannya, penetapan tersangka terhadap Novanto berdasarkan ‎No : Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Selain itu, hakim tunggal Cepi Iskandar juga menyatakan penyidikan terhadap Novanto harus dihentikan, sebagai konsekuensi penersangkaan Novanto tidak sah.

Dalam pertimbangannya hakim mengatakan, penersangkaan KPK terhadap Novanto tidak sah lantaran tidak melalui prosedur yang benar. KPK hanya memiliki alat bukti dari orang lain yakni, Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Menurut logika hukum, lanjut Cepi, KPK memiliki waktu untuk menentukan dua alat bukti yang cukup dalam menjerat Novanto. Sedangkan penetapan tersangka terhadap Novanto dilakukan bersamaan dengan dikeluarkannya sprindik sehingga tidak diketemukan dasar yang jelas kapan bukti-bukti untuk Novanto ditemukan.

141total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *