JK: Pengusaha Beras Jangan Ambil Untung Terlalu Besar

0

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengimbau agar pengusaha beras tidak mengambil keuntungan terlalu besar, terkait penggerebekan yang dilakukan polisi di gudang PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi, belum lama ini.

Namun demikian, JK juga mengingatkan agar aparat penegak hukum cermat dalam menyelidiki kasus dugaan permainan harga beras.

Dalam pertimbangannya, bukanlah sebuah pelanggaran hukum jika produsen membeli gabah langsung dari petani. Namun, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pengusaha mengambil keuntungan terlampau besar dari pembelian langsung tersebut.

“Memang soal beras di Bekasi itu tentu harus cermat, harus betul-betul sesuai dengan aturan. Kita tidak ingin juga langkah-langkah itu membuat soal beras ini terganggu. Tapi kita juga ingin agar jangan ada yang mengambil keuntungan terlewat besar dalam bisnis ini,” kata JK, Selasa (25/7).

Untuk itu, ia menekankan agar aparat penegak hukum mencermati dengan baik aturan yang dilanggar dari tindakan PT IBU tersebut.

“Membeli beras dari petani itu kan sah-sah saja, penggilingan juga sah-sah juga. Jadi, memang perlu dicermati apanya yang melanggar. Kalau memang melanggar, ya ambil tindakan,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, kasus beras Bekasi berawal dari upaya penggerebekan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri di gudang beras PT IBU, di Jalan Rengas km 60 Karangsambung, Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (20/7) malam.

Polisi mencurigai gabah yang telah diproses menjadi beras dipasarkan dengan harga tinggi, yaitu Rp 13.700 per kilogram (kg) dengan merek Maknyuss dan Rp 20.400 per kg dengan merek Cap Ayam Jago. Padahal, harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 9.500 per kg.

Kemudian, diduga bahwa kualitas dan kuantitas beras dua merek tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum pada label. Oleh karena itu, Kepolisian menduga terdapat tindak pidana dalam proses produksi dan distribusi beras yang dilakukan PT IBU sebagaimana diatur dalam Pasal 383 KUHP dan Pasal 141 UU 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 

74total visits,1visits today

Share.

About Author

Leave A Reply