Jika Terbukti Bersalah, Kader Golkar yang Korupsi Bisa Dicopot dari Jabatan dan Keanggotaan Partai

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (PP) Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya akan melakukan dua macam pendekatan terhadap kader maupun pimpinan yang tengah menjadi tersangka dalam kasus korupsi.

Satu diantaranya melalui pendekatan organisasi, yakni dengan mencopot mereka dari jabatan yang selama ini dipegang dalam partai.

“Pendekatan organisasi, dengan segera memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan di partai yang melekat pada dirinya,” ujar Doli, Senin (5/2/2018).

Selain itu, jika proses hukum yang dijalani oleh mereka yang terlibat korupsi, sudah berkekuatan hukum tetap atau in kracht menyatakan bahwa mereka bersalah, bukan tidak mungkin Golkar akan memecat mereka dari keanggotaan partai.

“Dan bila sampai proses hukum yang in kracht, yang bersangkutan dinyatakan terpidana, bukan tidak mungkin dapat dikenai sanksi pemecatan dari keanggotaan,” kata Doli.

Doli menambahkan, hal tersebut bisa saja dilakukan apalagi jika hukuman atau sanksi yang dikenakan itu berat dan terbukti mereka melakukan tindakan korupsi berulang kali.

Menurut Doli, tidak mudah bagi Golkar dalam mengambil keputusan tersebut.

“Sesungguhnya tindakan itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan berat hati,” tegas Doli.

Namun mengingat partai berlambang pohon beringin itu harus menjaga nama baik dan citra partai, maka keputusan itu harus dilakukan.

“Tapi demi kepentingan Golkar, bangsa dan negara, kita tidak punya pilihan lain,” tandas Doli.

Pernyataan tersebut menyikapi peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Jombang sekaligus Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko.

KPK pun telah menetapkan Nyono sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan dan pengurusan penempatan jabatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

Status baru Nyono disampaikan KPK pada konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu sore, 4 Februari kemarin.

Beberapa jam kemudian, Nyono langsung dibawa menuju ke Rutan Guntur untuk menjalani 20 hari pertamanya sebagai tahanan, bersama para tahanan KPK lainnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Jombang sekaligus kader Golkar Nyono Suharli Wihandoko (NSW) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

KPK pun kini telah menetapkan Nyono sebagai tersangka bersama seorang lainnya yakni Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Silestyowati (IS).

Keduanya diamankan bersama 5 orang lainnya yakni Kepala Puskesmas Perak sekaligus Bendahara Paguyuban Puskesmas se-Jombang Oisatin (OST), Kepala Paguyuban Puskesmas se-Jombang Didi Rijadi (DR), Ajudan Bupati Jombang Munir (M), serta S dan A.

Total ke tujuh orang tersebut diamankan dari 3 lokasi berbeda, yakni Jombang, Surabaya dan Solo.

Namun saat ini baru 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni NSW dan IS.

NSW ditangkap saat tengah berada di sebuah restoran siap saji di Stasiun Solo Balapan, Solo, Sabtu (3/2/2018), sekira pukul 17.00 WIB, saat hendak menunggu kereta yang aakan membawanya ke Jombang.

Ia ditangkap dengan uang sitaan sebesar Rp 25.550.000 dan US$ 9.500.

Sedangkan IS diamankan di sebuah apartemen di Surabaya, bersama S dan A, pada hari yang sama.

Dari IS ditemukan catatan dan buku rekening bank atas nama IS yang diduga menjadi tempat menampung uang kutipan itu.

NSW diduga menerima himpunan dana dari 34 Puskesmas se-Jombang, yang masing-masing dipotong sebanyak 7 persen.

Pembagiannya yakni 5 persen untuk NSW selaku Bupati Jombang, 1 persen untuk Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Silestyowati (IS), dan 1 persen lainnya untuk Paguyuban Puskesmas se-Jombang.

Dana yang seharusnya untuk pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Jombang itu dikumpulkan melalui asosiasi berbentuk Paguyuban.

Kutipan 5 persen tiap Puskesmas itu dihimpun dan diberikan kepada NSW, satu diantaranya untuk membiayai iklan dirinya pada salah satu media di Jombang, terkait pencalonannya sebagai petahana pada Pilkada.

Sedangkan IS sebagai pemberi suap, memotong (mengutip) dana itu untuk diberikan kepada NSW demi mengamankan posisinya sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

Untuk NSW yang diduga sebagai pihak yang menerima suap, terancam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan untuk IS sebagai pihak yang diduga memberikan suap, terancam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

77total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *