Jelang Pilkada, Kapolda Lampung: Hindari Ujaran Kebencian

Kapolda Lampung Irjen Suntana mengatakan telah memetakan semua wilayah di Lampung yang memiliki potensi kerawanan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 27 Juni 2018.

Termasuk di Lampung Utara (Lampura) dan Tanggamus yang juga menggelar pemilihan bupati (pilbup) serentak.

Menurut Suntana, anggota kepolisian harus mengelola konflik sehingga potensi keributan tidak muncul di lapangan.

Sebagai antisipasi, polisi harus aktif turun ke lapangan untuk menyampaikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

”Saya imbau masyarakat, pendukung, dan simpatisan calon gubernur-wakil gubernur untuk menghindari perbuatan hate speech dan hindari kata-kata yang membangkitkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan),” kata Suntana saat kunjungan kerja ke Mapolres Tanggamus, Selasa (30/1).

Jenderal bintang dua ini juga menyatakan bahwa Polda Lampung siap memberikan pengamanan ekstra dengan mem-backup Polres Lampura dan Tanggamus, khususnya dalam bantuan personel, untuk kelancaran jalannya pesta demokrasi.

Serta dari kemungkinan terjadinya hal yang mengganggu tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada). Mulai dari jalannya kampanye, proses pemungutan suara, hingga mobilitas kotak suara.

“Kapolres (Tanggamus) sudah menyampaikan ke saya bahwa personel Polres Tanggamus sekitar 700-an, sementara jumlah TPS (tempat pemungutan suara) banyak,” ujar mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Dalam pengamanan, ada pola aman, rawan 1, dan rawan 2. Jika personel dirasa kurang, polda siap memberikan bantuan personel termasuk dari Satuan Brigade Mobil (Satbrimob). Jumlahnya akan menyesuaikan dengan kebutuhan polres.

Dalam kesempatan bertatap muka dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat Tanggamus dan Pringsewu tersebut, Suntana juga mengingatkan mengenai jam operasional hiburan malam.

“Seusai pemilihan biasanya ada euforia kemenangan dengan cara hiburan dangdutan. Saya ingatkan bahwa jam malam ada batasannya sesuai dengan kesepakatan yakni pukul 18.00 WIB dan itu harus dipatuhi,” tandas Suntana.

Terpisah, Polda Lampung membekali anggotanya untuk mengamankan tahapan pilgub yang serentak dengan Pemilihan Bupati Lampura dan Tanggamus.

Kepala Bidang Hukum Polda Lampung Kombes Sis Mulyono mengatakan, substansi pembekalan terhadap anggota yang terlibat dalam pengamanan pilkada. Jadi, mereka mengetahui persis tugasnya saat pemilihan nanti.

”Terutama pada calon di pilgub. Misalnya kampanye hitam juga, jadi polisi tahu,” ujar Sis Mulyono dalam sosialisasi hukum undang-undang pemilihan kepala daerah di Gedung Pusiban, kompleks perkantoran Pemprov Lampung, kemarin.

Polda Lampung juga masuk dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang akan menindaklanjuti pelanggaran pidana dalam pemilihan kepala daerah. Dia menargetkan, sosialisasi kemarin dapat mengurangi pelanggaran pemilu.

”Termasuk menghindari provokasi massa. Konsep kinerjanya disaring oleh Gakkumdu. Ada pemilahan, gelar perkara, pelanggaran, dan pidana. Dengan begitu kita bisa menekan pergerakan massa ke arah provokatif,” ujarnya.

Pembentukan Sentra Gakkumdu guna mengurangi potensi tindak pidana menyongsong Pilgub Lampung 2018. Mereka terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polda, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Sentra Gakkumdu menjadi benteng dalam pengawasan Pilgub Lampung. Terlebih, terdapal delapan laporan masuk ke Polda Lampung soal pelanggaran selama Pilgub Lampung 2014.

Ketua Bawaslu Lampung Fathikhatul Khoiriyah mengatakan, Sentra Gakkumdu terdiri dari berbagai unsur karena tugas pengawasan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pembahasan untuk menindaklanjuti temuan atau laporan.

’’Yang nantinya dapat menyamakan pendapat sehingga dapat mengambil kesimpulan,” ujar Khoir –sapaan akrabnya– yang menjadi narasumber sosialisasi kemarin.

137total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *