Jangan Politisasi Masalah PKI

Sejumlah aktivis dan mahasiswa berunjuk rasa di sekitar kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, Sabtu (16/9). Mereka mendesak agar seluruh elemen masyarakat untuk tidak lagi memolitisasi isu seputar Partai Komunis Indonesia (PKI).

Aksi aktivis dan mahasiswa yang tidak setuju isu PKI diungkit-ungkit lagi datang bergelombang ke kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Aksi itu digelar karena di tempat itu akan diadakan seminar bertema “Pelurusan Sejarah ’65”. Acara itu pun urung digelar dan sejumlah polisi berjaga-jaga agar aksi massa tidak menjadi anarki.

Menurut rencana, dalam seminar itu akan hadir sejumlah sejarawan dan sejumlah tokoh yang mengetahui kejadian G30S/PKI pada 1965. Mengetahui itu, sejumlah aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jakarta (AMJ), Ampuh, Ansor, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Laskar Merah Putih secara bergantian berorasi. dalam aksi unjuk rasa itu.

Para aktivis menyadari bahwa tragedi G30S/PKI menjadi catatan kelam bagi perjalanan sejarah bangsa ini. Hal tersebut layak dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia, terutama generasi penerus, agar pada masa-masa yang akan datang tidak terjadi lagi.

“Kendati demikian, sebagai bangsa yang besar dan berperadaban, kita harus bijak dalam menyikapinya. Tidak selayaknya mengedepankan ego dan kepentingan sendiri-sendiri, baik karena faktor kepentingan kelompok dan golongan atau karena demi untuk memenuhi hasrat politik ideologi tertentu,” ujar Ulah, Koordinator Lapangan dari AMJ dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/9).

Dikatakan, seluruh elemen masyarakat seharusnya memberikan dukungan dan apresiasi terhadap apa yang telah dan akan terus dilakukan oleh pemerintah dalam mencarikan solusi untuk masa depan dan juga penuntasan kasus tersebut. Semua itu dilakukan Pemerintah semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara serta agar tragedi kemanusian dan politik tersebut dituntaskan secara menyeluruh, objektif, dan berkeadilan.

“Sebagaimana diketahui, dalam menyelesaikan kasus G30S/PKI dan peristiwa sebelumnya, seperti peristiwa Madiun 1948, pemerintah telah membentuk tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Komnas HAM, TNI, Polri, para pakar hukum, dan perwakilan masyarakat. Tim dibentuk untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu terkait peristiwa tersebut,” ujarnya.

73total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *