Jajaran Kejaksaan Jambi Selamatkan Rp 10,1 M Uang Negara

Jajaran Kejaksaan di Provinsi Jambi berhasil mengungkap sebanyak 38 kasus korupsi selama tahun 2017. Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan dari seluruh kasus korupsi tersebut mencapai Rp 10,1 miliar.

“Kasus korupsi yang berhasil kami ungkap sejak Januari-Desember ini cukup banyak, 38 kasus. Uang negara yang berhasil kami selamatkan pun cukup besar, mencapai Rp 10,1 miliar. Sekitar Rp 8,6 miliar uang pengganti kerugian negara dan Rp 1,5 miliar denda,”kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Andi Nurwinah seusai peluncuran splikasi “Halo Jaksa” di Jambi, Jumat (8/12).

Aplikasi “Halo Jaksa” itu merupakan salah satu pelayanan mempermudah warga masyarakat melaporkan kasus-kasus korupsi di Jambi. Turut hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jambi HM Dianto dan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha.

Menurut Andi Nurwinah, kasus korupsi di Jambi satu tahun ini paling banyak diungkap penyidik Kejati Jambi, yakni 14 kasus dari total 38 kasus korupsi yang terungkap. Kasus korupsi yang diungkap Kejati Jambi, yakni di tingkat Provinsi Jambi satu kasus, Kabupaten Batanghari sebanyak lima kasus, Kabupaten Bungo dan Sarolangun masing-masing empat kasus.

Sedangkan kasus korupsi yang berhasil diungkap penyidik kejaksaan negeri kabupaten, yaitu di Batanghari dua kasus, Muarojambi, Tebo, Tanjungjabung Barat, Tanjungjabung Timur, dan Sungaipenuh masing-masing satu kasus.

“Jumlah kasus korupsi yang masih dalam tahap penyidikan di Jambi sebanyak 17 kasus. Sebanyak lima kasus disidik di Kejati Jambi, dua kasus disidik di Kejaksan Negeri (Kejari) Merangin, dua kasus disidik di Kejari Tanjungjabung Barat dan sisanya disidik di beberapa kejari kabupaten/kota,”ujarnya.

Sementara itu, Sekda Pemprov Jambi, HM Dianto pada kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya sudah memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pegawai Pemprov Jambi agar jangan sampai terlibat korupsi maupun suap. Peringatan keras itu diberikan menyusul tertangkapnya beberapa orang pejabat Pemprov Jambi pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu.

“Kemudian seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jambi diperingatkan agar tidak melakukan korupsi dan suap karena Pemprov Jambi dan KPK sudah menandatangani kesepakatan pencegahan dan penanggulangan korupsi,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III KPK, Adliansyah Nasution pada penandatanganan kerja sama mengenai Supervisi dan Pencegahan Korupsi di Jambi baru-baru ini mengungkapkan, ada lima instansi atau Organsisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling rawan korupsi dan suap di Provinsi Jambi.

Kelima OPD tersebut, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas perhubungan, dan badan kepegawaian daerah.

Sementara itu, KPK telah memeriksa beberapa kepala dinas OPD di Jambi, Jumat (8/12) terkait OTT KPK terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Pemprov Jambi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Arfan.

Para kepala dinas OPD Jambi yang diperiksa antara lain, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Samsirun Halim, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi, Ujang Hariadi serta Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi, Arief Munandar

Pemeriksaan para kepala dinas OPD Jambi itu dilakukan di Polda Jambi. Pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan suap pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2018.

121total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *