Ini Pernyataan Sikap MA Terkait Putusan Praperadilan Setnov

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggugurkan status tersangka dalam sidang praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto. Atas putusan tersebut, Hakim Cepi Iskandar dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah memastikan, independensi Hakim Cepi dalam memutus praperadilan Setya Novanto dari status tersangka kasus KTP berbasis elektronik atau e-KTP.

“‎Karena itu merupakan implementasi dari independensi hakim dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang bebas berdasarkan UU 1945 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” kata Abdullah di Gedung F MA, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).

Abdullah memahami berbagai komentar masyarakat terkait putusan praperadilan dari Ketua Umum Partai Golkar itu. Ia menegaskan, putusan tersebut telah dilakukan dengan cara yang benar.

 “Dan MA berusaha membangun opini, bukti dengan menunjukkan prestasi yang didukung dan fakta dengan tetap menghargai dan menghormati pendapat masyarakat tanpa harus menyalahkan pihak lain,” ‎jelas Abdullah.

Ia menjelaskan, bahwa Bawas MA telah melakukan pemantauan secara tertutup proses sidang pemeriksaan praperadilan Setya Novanto. Sehingga, telah mempunyai bukti, data dan fakta selama melakukan pemantauan tersebut.

“‎Dalam rangka mewujudkan independensi hakim dalam menjalankan tugas dan kewajiban kehakiman yang bebas maka MA tidak melakukan intervensi kepada hakim pemeriksa perkara. Karena kalau nanti ada intervensi maka yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Pemilihan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat 3 putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak akan menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kembali. Namun, penyidik mesti memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru.

Abdullah menambahkan, ‎bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memiliki kesempatan untuk menetapkan kembali tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan megakorupsi e-KTP.

“Ini semua terpulang ke KPK untuk meneruskan atau tidak meneruskan. Dan saya dengar, KPK tetap melanjutkan dan Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2016 memang itu sangat dimungkinkan,” katanya.

Adapun laporan Koalisi Masyarat Sipil ‎Antikorupsi terhadap putusan Hakim Cepi masih dipelajari oleh Bawas MA. Laporan tersebut akan menelesik apakah putusan Hakim Cepi masuk kedalam ranah pelanggaran etika atau sudah masuk pada ranah teknik yuridis.

“Apabila ada bukti-bukti bahwa hakim pemeriksa perkara ini melanggar etika, MA siap melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan kepada hakim yang bersangkutan. Dan jika apabila setelah dikaji cemat dan itu masuk teknis yuridis maka MA tidak akan mencampuri karena itu masuk dalam kewenagan hakim yang bersangkutan. Dan hakim yang bersangkutan yang tahu dan harus bertanggung jawab atas putusannya,” tandasnya.

46total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *