Ini Kronologi Pertemuan GNPF MUI dengan Presiden Jokowi

Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan jajaran Gerakan Nasional Pengawal Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/6), tidak dilakukan mendadak. Pihak GNPF-MUI juga membantah meminta untuk bertemu Jokowi.

“Bukan meminta, tapi kami menggagas pertemuan di antara GNPF dengan Pak Presiden,” kata Ketua Umum GNPF-MUI Bachtiar Nasir dalam konferensi pers di Aula AQL Islamic Center, Jakarta, Selasa (27/6).

Diungkapkan bahwa rencana bertemu sekaligus berdiskusi dengan Jokowi sudah diharapkan terjadi sejak Aksi Bela Islam 4 November 2016 (Aksi 411). Meski pertemuan gagal, Bachtiar menganggap hal tersebut takdir Tuhan.

Keinginan serupa juga sempat terjadi pada Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 (Aksi 212). Ketika itu, Jokowi mengikuti salat Jumat bersama massa. Namun, menurutnya, tidak terjadi komunikasi langsung dengan GNPF-MUI. “Presiden hanya menyampaikan salam saja kepada peserta aksi, lalu Presiden kembali,” ujar Bachtiar.

Cara untuk berdialog dengan Presiden hampir pupus. GNPF-MUI sempat menyampaikan harapan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Pada Sabtu (24/6), Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menerima GNPF-MUI. Selanjutnya diterima Menko Polhukam. “Paginya (Minggu 25 Juni 2017) minta izin ke Presiden. Akhirnya Pak Presiden menerima, nah, apa yang disebut dengan pertemuan mendadak, kan kesannya mendadak GNPF minta ketemu Presiden, adalah salah besar,” tegas Bachtiar.

Sekadar diketahui, GNPF-MUI menjadi kelompok yang kerap melontarkan kritik ke Jokowi. Aksi damai dengan melibatkan massa berkali-kali dilakukan. Salah satu tuntutan yakni berkaitan proses hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kronologi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah menjelaskan kronologi silaturahmi pimpinan GNPF-MUI dengan Jokowi. Diungkapkan bahwa Menag Lukman menginformasikan keinginan GNPF-MUI bertemu Jokowi, Minggu (25/6) pagi.

Pagi hari itu, Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tengah menggelar halalbihalal atau open house dalam rangka Idul Fitri 1438 Hijriah di Istana Negara, Jakarta. “Saat open house tadi, Pak Presiden saya lapori (GNPF-MUI) ingin bertemu. Presiden bilang, ‘loh ini kan open house, ya siapa saja kita tunggu’,” ungkap Pratikno.

Menag kemudian dikabar agar mengundang GNPF-MUI ke Istana. Koordinasi juga dilakukan dengan Menko Polhukam. Rencananya pertemuan dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Ternyata, pimpinan GNPF-MUI baru bisa jika di atas pukul 11.00 WIB.

Pada pukul 11.00 WIB, Presiden sedang tidak berada di Istana Negara, karena bersilaturahmi ke rumah Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Sekira pukul 12.30 WIB, pertemuan yang dinanti pun terealisasi.

“Beliau-beliau (dari GNPF-MUI) datangnya sudah jam 11.00 WIB lebih, sedangkan Pak Presiden ada acara syawalan di rumah Ibu Megawati. Maka kemudian (Presiden) agak terlambat. Tapi Presiden kembali ke sini (Istana Negara) dari TU (Jalan Teuku Umar),” kata Pratikno.

Pertemuan tertutup bagi awak media. Menurut Pratikno, tidak terdapat hal substansial yang dibahas. GNPF-MUI disebut hanya ingin membangun komunikasi.

“Intinya, mereka mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah. Mereka mendukung sepenuhnya pembangunan bangsa ini. Mereka mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Presiden,” tegas Pratikno yang turut mendampingi Presiden dalam pertemuan.

Selain Pratikno, Presiden juga didampingi Menko Polhukam serta Menag. Sementara pimpinan GNPF-MUI yang hadir antara lain Dewan Pengawas Yusuf Muhammad Martak, Ketum GNPF-MUI Bachtiar Nasir, Wakil Ketua Umum Zaitun Rusmin, juru bicara Kapitra Ampera serta pengurus lain seperti Habib Muchsin serta Muhammad Lutfi Hakim.

Bachtiar Nasir mengakui suasana pertemuan berjalan cair. “Suasana Lebaran beda lah dengan suasana demo,” ujar Bachtiar usai pertemuan pada waktu itu.

Menurutnya, Presiden memaparkan beberapa program pemerintah, salah satunya terkait redistribusi tanah. GNPF-MUI memandang program ini sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah pada ekonomi rakyat. “Luar biasa atas keberpihakan beliau dalam hal ekonomi kerakyatan. Cukup bagus, bagaimana kita dengar ada sekian belas juta hektare tanah diperuntukkan bagi masyarakat,” ucapnya.

192total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *