Ini Catatan Mendagri Tjahjo soal Evaluasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan sejumlah catatan terkait kependudukan dan pencatatan sipil yang perlu untuk dilakukan evaluasi dan penyempurnaan, salah satunya adalah sistem pemanfataan database kependudukan dan e-KTP secara nasional.

Dalam keterangan tertulisnya Jumat (9/2/2018), Tjahjo mengatakan perlunya dilakukan evaluasi administrasi kependudukan serta perkembangan pemanfaatan database kependudukan dan KTP-el secara Nasional, “Selain itu, perlu juga menyusun langkah yang efektif melanjutkan pelaksanaan program administrasi kependudukan dan pemanfaatannya oleh lembaga pengguna,” kata Tjahjo.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas demokrasi, mencegah kriminalitas, teroris, TKI ilegal, perdagangan orang melalui suatu gerakan berupa Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

“Berkaitan dengan pelaksanaan GISA, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan; Menciptakan ekosistem yang mendukung suksesnya GISA; serta Wajib mempedomani sejumlah program GISA,” ujar Tjahjo.

Sejumlah program GISA antara lain Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan; Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk; Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan; Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan; Dalam setiap provinsi harus dibentuk minimal satu Kab-Kota Sadar Adminduk; Menetapkan data setiap kecamatan dalam 1 kab-kota dibentuk minimal satu Desa Sadar Adminduk; Kepala daerah melaporkan hasil tugas dimaksud kepada Mendagri setiap 3 bulan sekali.

Kemendagri juga mendukung penuh pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Seluruh Indonesia (17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten).

Menurut Tjahjo, salah satu kunci utama pilkada serentak sukses dan berkualitas adalah tersedianya data kependudukan yang akurat dan terkini.

Sejauh ini Kemendagri telah menyiapkan DP4 dan menyerahkannya kepada KPU.

Kemendagri juga sudah mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah tidak dibenarkan menyerahkan DP4 kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten-Kota. Pemerintah Daerah juga tidak dibenarkan menyerahkan data penduduk by name, by NIK dan by address kepada Panwaslu Provinsi dan Kabupaten-Kota.

Tjahjo meminta Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil di daerah untuk bekerja keras, cerdas, melakukan terobosan dan inovasi. Kabupaten/Kota yang perekaman dan pencetakan KTP-elektronik-nya masih rendah diwajibkan membuka pelayanan pada hari libur.

Selanjutnya terkait Putusan MK, Kemendagri telah menyatakan akan melaksanakan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat, dengan mencantumkan aliran Kepercayaan pada kolom agama di KK dan KTP, sekaligus memperbaiki aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Kemendagri telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan data Penghayat Kepercayaan di seluruh Indonesia.

86total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *