IAI Dorong Peningkatan Kompetensi Apoteker

Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia(PP IAI) membentuk Tim GPP IAI yang bertugas untuk membantu pemerintah agar kasus vaksin palsu tidak terulang kembali.

Ketua PP IAI, Drs Nurul Falah Eddy Pariang Apt, mengatakan, upaya peningkatan kualitas empat lini, yaitu dari dalam rumah sakit sendiri dengan memberdayakan keberadaan apoteker di rumah sakit, dengan kontrol distributor obat secara ketat oleh pemerintah, mengontrol secara ketat limbah rumah sakit yang diharapkan menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta ketersediaan obat.

“Untuk di dalam rumah sakit, upaya dilakukan dengan memberdayakan apoteker yang menjadi penjaga gawang bagi keamanan obat yang diberikan kepada pasien. Obat adalah racun jika dosis dan indikasinya tidak sesuai diberikan,” ungkap Nurul, di sela pembukaan peningkatan kompetensi apoteker dan implementasi pelayanan kefarmasian, di Bekasi, Senin (7/8).

Nurul menambahkan, dengan jumlah apoteker yang cukup di setiap unit, dan ditambah keterlibatan apoteker dalam pengadaan obat-obatan, diharapkan menjadi salah satu cara untuk menghindari masuknya obat-obatan palsu maupun obat dengan kualitas dibawah standar ke rumah sakit.

“Ketersediaan apoteker, selama ini belum secara signifikan mempengaruhi peringkat akreditasi yang diperoleh rumah sakit. Seharusnya, apoteker menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pelayanan di rumah sakit,” kata dia.

Lebih lanjut, Nurul menambahkan, ketidakseimbangan jumlah apoteker dengan jumlah tempat tidur dan banyaknya pasien yang dilayani menjadi satu pertimbangan rendahnya akreditasi yang dapat diraih oleh rumah sakit tersebut.

“Alhasil, sangat patut dipertimbangkan untuk merasionalisasi jumlah apoteker dengan kapasitas pelayanan di rumah sakit,” kata dia.

Jika tidak, kata Nurul, Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) perlu memberikan penekanan khusus agar rasio apoteker dan kapasitas pelayanan dapat diseimbangkan.

“Sudah ada peraturannya bahwa rumah sakit tipe C ada 8 apoteker, tipe B sebanyak 12 apoteker, dan tipe A sebanyak 18 apoteker,” jelas Nurul.

Untuk itu, lanjut dia, bekerja sama dengan GPP Consulting Team, pihaknya memberikan 7 pedoman untuk mengimplementasikan GPP di rumah sakit di Bekasi hingga Februari 2018 mendatang. Kegiatan dimulai dengan penandatangan kerjasama antara IAl dengan Walikota Bekasi, disusul dengan Kadinkes Kota Bekasi.

“Kemudian, dilakukan survei kepada 40 rumah sakit se-Kota Bekasi untuk memotret pelaksanaan GPP di rumah sakit tersebut. Diharapkan dari worskhop ini mereka akan mampu meningkatkan pelayanan kefarmasian yang baik sesuai Permenkes 72/2016,” tambah Nurul.

90total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *