Hari Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Setya Novanto

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan jilid II yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto atas status tersangkanya dalam kasus korupsi e-KTP, hari ini.

Sidang praperadilan perdana sebenarnya digelar pada Kamis 30 November 2017. Namun, sidang harus ditunda sampai hari lantaran pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir dan meminta untuk ditunda.

Hakim tunggal praperadilan, Kusno, sebelumnya memutuskan untuk menunda sidang dengan alasan pihak lembaga antirasuah harus menghadiri sidang ini.

“Jadi saya tunda hari Kamis yang akan datang tanggal 7 Desember. Hakim berkesimpulan berpendapat sidang ini harus ditunda dan akan dipanggil lagi,” ujar Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu.

Sementara pengajuan gugatan ini merupakan kali kedua yang ditempuh Ketua Umum Partai Golkar Non-aktif itu. Pasalnya, pada 29 September 2017, ia sempat bernapas lega setelah berhasil lepas dari jeratan KPK, usai Hakim PN Jakarta Selatan Cepi Iskandar memenangkan gugatan Novanto.

Sementara itu, pihak KPK telah merampungkan berkas penyidikan Setya Novanto dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun ini. Berkas penyidikan Novanto dinyatakan telah lengkap atau P21 pada Selasa 5 Desember 2017.

‎Jaksa KPK, Irene Putri mengatakan, sidang perdana untuk tersangka Setya Novanto digelar paling lambat pekan depan. Sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan dakwaan Novanto oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)

‎”(Penetapan jadwal sidang) biasanya tiga sampai 5 hari maksimal 7 hari‎,” kata Irene.

Oleh karena itu, gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto terancam kandas di tengah jalan. Hal itu mengingat apabila Jaksa membacakan dakwaan maka Novanto resmi menyandang status terdakwa. Seluruh gugatan praperadilan akan gugur.

Terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah memaparkan, hal tersebut juga bisa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sudah dimulai, dengan sendirinya gugatan praperadilan itu gugur.

“(Gugatan praperadilan Novanto gugur) setelah sidang pertama (dibuka) kalau menurut putusan MK,” ucap Febri.

Gugurnya gugatan praperadilan Novanto merujuk pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan ‘dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa ‎oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur’.

Sementara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan, permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang perdana pokok perkara terdakwa digelar di pengadilan. ‎

20total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *