Hari Ini, Hakim Bacakan Putusan Sela Perkara Korupsi e-KTP Setya Novanto

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan membacakan putusan sela terkait perkara dugaan korupsi e-KTP, untuk terdakwa Setya Novanto (Setnov), pada hari ini, Kamis (4/1/2018). Sidang putusan sela sendiri rencananya akan digelar sekira pukul 09.00 WIB.

Nantinya, Hakim akan memutuskan apakah menerima atau tidaknya keberatan Setya Novanto atas dakwaan Jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika Hakim menolak keberatan Setnov, maka persidangan pun akan dilanjutkan dan masuk ke pokok perkara.

Dalam hal ini, kedua belah pihak, baik kubu Setnov ataupun pihak KPK sama-sama yakin terhadap keputusan Hakim. Kuasa Hukum Setnov, Maqdir Ismail meyakini bahwa nota keberatan pihaknya akan diterima Hakim Tipikor.

Sebab, kata Maqdir, dakwaan yang disusun tim Jaksa KPK terhadap Setnov banyak kejanggalan. Bahkan, menurut Maqdir, KPK tidak menjawab keberatan yang menjadi substansi dakwaan kliennya.

“Seharusnya hakim berani untuk memutuskan menerima eksepsi kami, karena KPK sudah melakukan kesalahan yang sangat subsatansial. Dengan begitu kebenaran praktik hukum tidak menjadi milik KPK,” kata Maqdir saat dikonfirmasi.

Disisi lain, KPK juga meyakini bahwa Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta akan menolak keberatan Setnov dan kembali melanjutkan persidangan sesuai dakwaan terhadap Mantan Ketua DPR RI‎ tersebut.

“Kami percaya indepedensi hakim artinya KPK akan fokus persidangan dan persidangan lanjut,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Sebelumnya, Setya Novanto sendiri telah didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

81total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *