“Halaqah Kebangsaan PKB” Rekomendasikan Tolak Kebijakan Lima Hari Sekolah

0

Salah satu hasil dari halakah kebangsaan yang diinisiasi oleh DPP PKB adalah menolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Peserta halakah DPP PKB berasal dari kalangan pengasuh pondok pesantren, madrasah diniyah, perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta masyarakat peduli pendidikan.

“Kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang dihasilkan halakah kebangsaan ini. Kami akan mengawal rekomendasi yang dihasilkan sampai tuntas,” kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/8).

Karding menyatakan, partainya akan menggunakan kekuatan struktur partai maupun pejabat eksekutif dan legislatif untuk menolak peraturan yang jelas-jelas dipaksakan itu.

Pada kesempatan yang sama, fasilitator “Halaqah Kebangsaan PKB” sekaligus Ketua Pengurus Pusat LP Ma’arif NU, Arifin Junaidi menegaskan, para peserta sepakat dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat pendidikan karakter. Tetapi, mereka menolak pengaturan hari sekolah menjadi lima hari, pagi sampai sore.

“Kami menginginkan konsistensi dari Pak Jokowi, karena beberapa saat yang lalu beliau menyatakan bahwa akan membatalkan kebijakan ini. Tetapi, ternyata malah dibiarkan menjadi kebijakan resmi melalui Permendikbud,” katanya.

Dirinya serta para peserta “Halaqah Kebangsaan” siap berdiskusi dan dilibatkan Presiden melalui Kementrian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk merancang Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Sebab, dirinya dan peserta halkah menyatakan bahwa rancangan peraturan presiden yang ada masih dominan mengatur soal sekolah lima hari

“Kami berharap Presiden lebih teliti sebelum menandatangani rancangan peraturan presiden untuk disahkan menjadi perpres. Presiden harus melibatkan dan mendengarkan masukan banyak pihak dalam pembuatannya,” tuturnya.

“Halaqah Kebangsaan PKB” yang berakhir kemarin merekomendasikan beberapa poin. Peserta memohon kepada Presiden unutk memerintahkan Mendikbud supaya segera mencabut Permendikbud 23 tahun 2017. Mereka juga meminta kepada partai politik yang mempunyai kursi di DPR untuk mendesak Mendikbud mencabut Permendikbud serta menghapus diskriminasi madrasah. Lalu, anggota Komisi VIII dan X DP diminta menerima kelompok masyarakat untuk menyampaikan keberatan Permendikbud ini.

Peserta juga memohon kepada PBNU serta ormas Islam lainnya untuk mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memilih calon anggota legislatif (caleg)  yang tidak mendukung pencabutan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017.

Peserta halakah juga sepakan untuk melakukan sejumlah rencana aksi. Beberapa rencana aksi yang dilakukan, antara lain mengusulkan kepada DPP PKB untuk memerintahkan kepada pengurus DPW PKB, DPC PKB, kepala daerah, serta anggota DPRD yang berasal dari PKB untuk memfasilitasi aksi demonstrasi penolakan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017.

Pengurus sejumlah ormas, seperti LP Maarif dan LBM NU akan selalu berkoordinasi untuk melakukan aksi lanjutan, misalkan untuk menghadap Komisi VIII dan X DPR. Mereka juga memohon kepada PBNU untuk memerintahkan kadernya di parlemen supaya memfasilitasi aksi demonstrasi penolakan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017.

LP Maarif NU diminta pula untuk mengeluarkan instruksi kepada sekolah di bawah mereka untuk mengadakan zikir serempak di sekolah, masjid, dan mushala untuk menolak Permendikbud Nomor 23 tahun 2017.

72total visits,1visits today

Share.

About Author

Leave A Reply