Golkar Klaim Mayoritas Fraksi Dukung Perppu Ormas

Mayoritas Fraksi Partai Politik (Parpol) Pendukung Pemerintahan Jokowi-JK mendukung segera disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Fraksi Golkar memastikan tetap teguh mendukungnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa penundaan pandangan mini fraksi yang sedianya dilaksanakan dalam rapat Jumat (20/10) lalu, takkan menghentikan persetujuan pihaknya atas Perppu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pihaknya yakin sekali bahwa Perppu Ormas akan lolos karena didukung mayoritas fraksi dari partai politik pendukung Pemerintah. Mereka adalah PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB. Sementara yang memiliki pandangan berbeda adalah Fraksi Gerindra, PKS, dan PAN.

Diakui pihaknya, kata Ace, ada dua persoalan krusial jadi pembahasan. Pertama soal aspek due process of law dalam pembubaran ormas, dimana fraksi penolak ingin prosesnya harus melalui proses pengadilan. Tapi sebetulnya, kata Ace, dari substansi Perppu Ormas, ruang itu sudah diberikan.

“Intinya proses hukum masih tetap dibuka. Tinggal menempatkan dimana,” kata Ace, Senin (23/10).

Sementara konteks ormas dibubarkan terlebih dahulu tanpa pengadilan, itu dilakukan Pemerintah demi menghindari kemudharatan. Hal itu merupakan perwujudan tindakan pencegahan dari negara mengantisipasi kemungkinan ormas anti-Pancasila merongrong kewibawaan negara.

“Dibubarkan dulu sebagai tindakan preventif. Kalau masih melawan ya silakan ke pengadilan,” katanya.

Ditegaskan dia, dukungan Golkar juga dilatarbelakangi kekhawatiran adanya ormas yang mengancam keutuhan NKRI. Jadi jelas, bahwa Perppu Ormas bukan sekedar demi menyasar kelompok keagamaan seperti yang selama ini dikesankan.

“Organisasi separatis, kalau dinilai sudah jelas, ya harus tegas dibubarkan dan negara jangan sampai kecolongan,” katanya.

Hari ini, Komisi II DPR RI akan menyelenggarakan rapat menyangkut pandangan mini fraksi-fraksi terkait pengajuan pengesahan Peraturan Pengganti Perundang-indangan (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-undang (UU).

100total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *