Golkar Bantah Terima Uang dari Proyek Bakamla

Partai Golkar (PG) menjamin tidak ada uang dari proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang masuk ke kas partai. Golkar mengklaim setiap uang yang masuk harus melalui rekening. Jika tidak masuk ke rekening partai, berarti bukan bagian dari penerimaan Golkar.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG untuk Pemenangan Pemilu (PP) Indonesia Timur Melchias Markus Mekeng menjelaskan semua dana yang masuk ke dalam rekening partai berasal dari sumber-sumber yang jelas. Setiap dana, wajib diaudit untuk mengetahui darimana sumbernya.

“Kalau uang tidak masuk ke dalam rekening partai itu hanya orang jual-jual nama. Kita enggak tahu siapa yang jual itu. Kita tetap aturannya. Uang yang masuk rekening partai harus berasal dari sumber-sumber yang jelas, diaudit dan dilaporkan ke KPU,” kata Mekeng dalam konferensi pers (Konpers) di kantor PG, Jln Anggrek Neli, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (25/1).

Hadir pada ‎konpers tersebut Sekjen PG Lodewijk Freidrich Paulus, Bendahara Umum Robert J Kardinal, Ketua DPP PG Pemenangan Pemilu Indonesia Timur Melkias Marcus Mekeng, Koorbid Perekonomian Azis Syamsuddin, Wakil Ketua Korbid Penggalangan Khusus PG Rizal Mallarangeng dan Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG Ace Hasan Syadzily.

‎Ace Hasan menambahkan semua dana yang masuk ke kas partai berasal dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, setiap kegiatan yang diselenggarakan Golkar dananya diambil dari kas partai. Adapun sumber dana kas partai merupakan gabungan dari sumbangan anggota, iuran wajib dan dari pemerintah. “Baik itu munaslub, rapat koordinasi, atau rapimnas. Oleh karena itu, tidak ada dana yang masuk kas partai,” kata Ace.

Dia menegaskan Golkar‎ menghormati proses persidangan atas kasus Bakamla. Namun Golkar tidak bisa memasuki wilayah persidangan. Golkar juga siap diaudit terkait pernyataan saksi dalam kasus tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam lanjutan sidang di Tipikor, Rabu (24/1) lalu, jaksa menunjukkan barang bukti percakapan Whatsaap antara politikus Golkar Fayakhun Andriadi dengan Erwin Arif, pengusaha dari perusahaan Rohde & Schwarz. Dalam percakapan tersebut, terungkap bahwa Fayakhun meminta Erwin untuk memberitahu pihak PT Melati Technofo supaya terlebih dulu membayarkan US$ 300.000 secara tunai. Uang itu, disebut Fayakhun, diperlukan untuk mendanai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Bali. Total, Fayakhun yang merupakan anggota Komisi I DPR itu, diduga menerima Rp 12 miliar untuk memuluskan proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla.

 

65total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *