Gagal Ikut Pemilu Pemilu, PBB Merasa Dizalimi

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra merasa dirugikan dan dizalimi secara politik oleh penyelenggara pemilu sehingga membuat PBB tidak lolos mengikuti Pemilu 2019. Kondisi serupa, kata Yusril dialami juga oleh PBB pada waktu pemilu 2014 lalu.

“Secara politik kami dirugikan, dizalimi terus, masyarakat juga bisa menilai, ya inilah keadaannya, selalu ada cara-cara yang tidak¬†fairdalam menghalangi sebuah partai,” ujar Yusril di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Sarinah, Jakarta, Senin (19/2).

Yusril juga menduga ada pihak yang menekan KPU agar tidak meloloskan PBB. Menurut dia, PBB adalah partai Islam yang belum dikooptasi oleh kekuasaan dan tidak ada kadernya yang melakukan korupsi.

“Kalau memang ini hanya partai kecil yang tak punya kekuatan, kenapa harus dihalang-halangi? Biar saja dia maju ke pemilu seperti partai lain juga,” tandas dia.

Yusril juga menilai jika dicari kelemahannya, semua partai pasti tidak akan lolos dalam proses verifikasi faktual. Menurut dia, banyak partai di daerah sebenarnya pengurus, anggota dan kantornya tidak jelas, namun diloloskan KPU setempat.

“Ada apa di balik semua ini? Itu jadi pertanyaan serius bagi kami. Kalau introspeksi, kami introspeksi, tetapi pemerintah dan KPU juga introspeksi juga,” tutur dia.

Dua Alasan

Lebih lanjut, Yusril menduga ada dua penyebab PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Pertama, kata dia, Berita Acara atau BA diubah setelah rapat pleno penetapan parpol peserta pemilu 2019 oleh KPU RI. BA dibuat setelah PBB dinyatakan tidak lolos oleh KPU.

“Pertama BA diubah setelah pleno lalu dinyatakan tak lolos dan diumumkan KPU pusat,” kata dia.

Perubahan inilah, menurut dia, yang diumumkan oleh KPU pada 14 Februari 2018. Padahal, Yusril mengemukakan,
pengurus pusat PBB mendapat laporan dari DPW Papua Barat bahwa partainya telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) di Papua Barat.

“Atau kemungkinan kedua setelah dilakukan revisi dan diumumkan lolos verifikasi di Papua Barat, mereka tak memperbaiki berita acara yang menyatakan bahwa ini sudah lolos,” ungkap dia.

Dia menilai keputusan KPU telah berdampak fatal terhadap PBB. Hanya karena gagal di satu tempat akhirnya PBB tidak bisa ikut pemilu 2019. Karena itu, PBB menolak keputusan KPU dan meminta Bawaslu melakukan mediasi.

“Intinya adalah bahwa kami punya dokumen bahwa KPU provinsi, KPU kabupaten Manokwari Selatan awalnya mengatakan bahwa keanggotaan PBB TMS meski sudah beberapa kali dilakukan perbaikan tapi KPU setempat tak mau memasukkan ke Sipol,” ungkap dia.

Sebagaimana diketahui, PBB telah memasukkan gugatan sengketa penetapan partai politik peserta pemilu 2019 ke Bawaslu pada Senin (19/2) sore. Gugatan ini langsung diantarkan oleh Yusril didampingi oleh Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor, Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono, pengurus dan simpatisan PBB lainnya.

114total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *