Formappi: Kehadiran dan Produktivitas DPR di Bawah 50%

Forum Masyarakat Peduli Perlemen Indonesia (Formappi) menyoroti lemahnya kinerja DPR sepanjang 2017, yang disebutnya sebagai “tahun kegelapan” bagi DPR.

Sejumah kriteria terukur yang menjadi indikator utama Formappi untuk menilai kinerja DPR menunjukkan tingkat yang sangat rendah.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan bahwa Formappi mempunyai tiga poin evaluasi terkait kinerja DPR di tahun 2017. Pertama, tingkat kehadiran anggota DPR rata-rata pada tahun 2017 berada di bawah 50 persen dan hal ini ternyata berkorelasi dengan produktivitas DPR yang juga rendah.

“Misalnya, dalam bidang legislasi DPR hanya mampu menghasilkan 11,5 persen produk legislasi dari yang ditargetkan pada tahun 2017 atau 6 UU dari 52 RUU Prolegnas prioritas. Jika digabungkan dengan UU komulatif terbuka yang berjumlah 11 UU, maka total capaian DPR di bidang legislasi sebesar 32,6 persen,” kata Lucius di Jakarta, Kamis (21/12).

Kedua, dalam bidang anggaran, jika mencermati postur APBN 2017, peningkatan yang sangat signifikan pada belanja publik yang penting ternyata merupakan inisiatif pemerintah, terutama anggaran di bidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan, transfer daerah, dan kedaulatan pangan.

Menurut dia, peningkatan signifikan ini bukan merupakan hasil perjuangan DPR sebagai wakil rakyat melainkan merupakan komitmen dari pemerintah atau Presiden semata. Padahal DPR sebagai wakil rakyat harus memperjuangkan anggaran yang pro rakyat.

“Sementara pada sisi yang lain DPR sangat getol memperjuangkan anggaran untuk kepentingan dirinya dan menambah fasilitas di DPR. Misalnya, rencana pembangunan kompleks DPR yang semula anggarannya Rp 7,2 triliun menjadi Rp 5,7 triliun,” jelas dia.

Ketiga, evaluasi pada bidang pengawasan. Hasil temuan audit BPK yang menunjukkan adanya indikasi kerugian negara tidak ditindaklanjuti secara serius oleh DPR.

“Padahal jika DPR memiliki perhatian pada pengelolaan keuangan negara yang baik seharusnya temuan-temuan BPK menjadi perhatian yang serius untuk ditindaklanjuti oleh DPR,” kata Lucius.

Dia mengakui bahwa DPR berhasil membentuk angket yakni angket Pelindo II dan angket KPK. Namun demikian kelanjutan dan tindak lanjut hak angket tidak jelas.

“Selain itu, untuk menindaklanjuti hasil pengawasan DPR membentuk 65 panja, hal ini tercatat menjadi panja terbanyak sepanjang tahun 2017. Namun demikan hanya 15 panja yang memiliki hasil yang jelas, sedangkan sisanya 50 panja tidak diketahui tindak lanjutnya atau tidak jelas,” paparnya.

Korupsi
Tahun suram bagi DPR juga terefleksi dari aneka macam isu. Salah satu isu yang menjadi perhatian publik adalah mega skandal korupsi e-KTP yang membuat Ketua DPR Setya Novanto mendekam di rumah tahanan sebagai tersangka.

“Anehnya tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh DPR maupun Mahkamah Kehormatan Dewan terkait status Ketua DPR Setya Novanto. Jadi, dalam setiap kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR, anggota DPR lainnya nampak seperti membisu. Praktik korupsi telah menjadi praktek persekongkolan yang membuat hampir semua anggota DPR tak berani lagi untuk bersuara lantang menentangnya,” ujar Lucius.

Bahkan menurut Lucius ada kecenderungan para anggota DPR justru membela pelaku korupsi. Pembentukan Pansus Angket KPK merupakan bagian dari grand design DPR untuk menyingkirkan KPK yang oleh sebagian kalangan di DPR dinilai menghambat nafsu mereka untuk menikmati kemewahan dari uang korupsi, kata Lucius.

“Selain kasus korupsi, ada banyak catatan negatif lain terkait sepak terjang anggota dalam menegakkan etika anggota DPR. Yang memprihatinkan, laporan tindakan pelanggaran etik itu justru kerap ditujukan untuk beberapa pimpinan DPR seperti Fadli Zon dan Fahri Hamzah,” ungkap dia.

Apalagi, kata dia, Fahri Hamzah yang sudah diberhentikan oleh Partainya tak menjadi persoalan bagi DPR umumnya. Padahal sebagai dapur demokrasi, anggota DPR tak pernah ada jika tanpa partai politik.

“Dalam sejarah parlemen kita juga, baru kali ini terjadi empat kali pergantian ketua DPR dalam satu periode, bahkan belum pernah terjadi negara manapun bahwa seorang ketua DPR yang telah mengundurkan diri, kembali menjadi ketua pada periode yang sama tanpa sedikitpun penolakan dari anggota maupun Fraksi di DPR,” jelas dia.

74total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *