FOKUS: Mengungkap Fakta di Balik Konflik Hanura

Sebuah pesan lewat layanan aplikasi Whatsapp beredar di kalangan wartawan pada 14 Januari 2018, sekitar pukul 23.00 WIB. Isinya, undangan agar wartawan meliput silaturahmi pendiri dan sesepuh Partai Hanura.

Nama sejumlah purnawirawan jenderal TNI disebutkan akan hadir di acar‎a itu, termasuk Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri Hanura, Wiranto.

Di undangan itu disebutkan bahwa lokasi acara adalah di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Ada pesan pribadi yang mengikuti undangan itu yang menginformasikan bahwa ada konflik di Hanura dan posisi Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum akan ‘digoyang’‎.

Akhirnya acara itu dipindah lokasinya ke Hotel Ambhara di Kebayoran Baru, tetapi substansi ‘menggoyang’ posisi OSO masih sama dan sudah dilaksanakan. Kini, mayoritas media massa dan publik menyebut pihak yang bersilaturahmi itu sebagai ‘Kubu Ambhara’.

Kubu Ambara ini dipimpin oleh Sarifuddin Sudding, Sekretaris Jenderal Hanura yang juga Ketua Fraksi Hanura di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Untuk diketahui, anggota Fraksi Hanura di DPR terbelah soal sikap terhadap kepengurusan Hanura. Ketua dan Sekretaris Fraksi Hanura di DPR, Nurdin Tampubolon dan Dadang Rusdiana, mendukung kubu Ambhara.

Dari sinilah prahara internal partai tersebut dimulai.

Kubu Sudding menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan OSO, beberapa hari kemudian menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk memecat OSO dan memilih penggantinya.

Di pihak lain, OSO memecat Sudding dari jabatan sekjen dan menunjuk penggantinya. Kemudian, Sudding cs juga dilaporkan ke polisi. Pendiri Hanura sekaligus tokoh sentral partai tersebut, Wiranto, belum menunjukkan sikap tegas.

Figur Kuat
Sejak terpilih sebagai ketua umum Partai Hanura pada Desember 2016, OSO telah muncul sebagai salah satu figur politik paling kuat di negara ini.

Dia adalah satu-satunya politikus yang memegang tiga jabatan kunci sekaligus di pentas politik tertinggi yaitu sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan ketua umum parpol.

Bersama OSO, Hanura seperti mendapat suntikan tenaga baru pasca-mundurnya Wiranto dari kursi ketum. Partai itu bahkan berani mematok target tiga besar perolehan suara Pemilu 2019.

Ketokohan OSO tak terusik, bahkan di tengah kontroversi rangkap jabatan yang sesekali disuarakan sejumlah pihak.

Bagi Hanura, rangkap jabatan OSO justru dianggap sebagai aset penting: target tiga besar Pemilu 2019 dilandasi keyakinan puluhan anggota DPD akan menyeberang ke Hanura berkat OSO.

Sampai hari Minggu (14/1), citra OSO yang demikian tidak berubah. Puluhan juta rakyat Indonesia menyaksikannya mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peresmian wajah baru Stadion Bung Karno sekaligus menonton pertandingan sepakbola Indonesia melawan Islandia yang disiarkan langsung lewat televisi.

Pagi harinya, barulah badai politik itu menerpa OSO.

Kubu SuddingKubu OSO 
 Caleg dan kandidat Pilkada kena mahar Tidak ada mahar, tetapi sumbangan suka rela
 OSO otoriter Sudding cs tak paham berorganisasi
 SK ganda soal kandidat Pilkada Sudding cs gelapkan jabatan
 Dana dimasukkan ke OSO Securities Kandidat berpotensi didanai partai

Versi Kubu Sudding
Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana ketika ditanya apa penyebab awal konflik itu menjelaskan bahwa semuanya berawal dari ketidakpuasan atas kinerja kepemimpinan OSO yang dianggap tidak sejalan dengan AD/ART partai.

“Pengambilan keputusan bersifat otoriter, tidak ada rapat demokratis yang melibatkan semua unsur seperti dewan pembina, dewan penasihat, dewan kehormatan, badan pengurus harian, organisasi sayap, dan alat kelengkapan partai lainnya sebagaimana diatur oleh AD/ART,” jelas Dadang.

OSO memang dikenal sebagai sosok yang tegas dan disegani. Tak pernah jelas juga apakah OSO seorang yang otoriter atau tidak. Namun, pengakuan Dadang, DPP Hanura di bawah kepengurusan OSO telah melakukan pemecatan semena-mena terhadap beberapa ketua dewan pengurus daerah (DPD) tanpa prosedur yang benar.

“Kepemimpinan yang menebar ancaman,” simpulnya.

Dan ternyata konflik itu menurut dia juga menyangkut uang. Kata Dadang, kepengurusan OSO tidak mengelola keuangan partai secara transparan. Uang yang ada disimpan dalam OSO Securities yang dimiliki oleh OSO.

Sebagai informasi balasan dari pihak ‘Hanura Manhattan’, sebutan bagi pendukung kepengurusan OSO karena pertemuan mereka digelar di Hotel Manhattan, Jakarta, tak dibantah bahwa uang partai memang diinvestasikan di perusahaan sekuritas itu. Namun, sesuai pernyataan Bendahara Umum Zulhanar Usman, investasi itu dikelola oleh Beni Prananto, wakil bendahara umum yang kini berada di kubu Ambhara.

Terlepas dari itu, Dadang juga mengakui bahwa uang itu ada kaitan dengan penetapan rekomendasi surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Hanura untuk pilkada serentak 2018. Kata dia, muncul SK-SK ganda dalam Pilkada sehingga menimbulkan keresahan dan konflik di daerah.

“Ditengarai bahwa dalam menentukan pasangan yang diusung berdasarkan lelang, siapa yang besar maharnya, maka dialah yang di-SK-kan,” kata dia.

Dadang menduga SK-SK ganda itu diakibatkan oleh OSO sendiri. Misalnya, sebuah SK sudah diteken oleh OSO dan Sudding, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekjen seperti disyaratkan undang-undang. Namun belakangan, dalam satu atau dua hari kemudian, keluar SK yang diteken oleh OSO sebagai ketua umum, dan nama lain yang berposisi sebagai wakil sekjen.

“Terbitnya SK yang ditekan oleh ketum dan wasekjen dikeluarkan atas keinginan ketum karena sekjen tidak bersedia diajak kongkalingkong mengubah SK yang sudah diterbitkan. Apalagi didasari oleh pertimbangan mahar politik,” jelas Dadang.

Sudding tidak merespons pesan tertulis dan telepon dari Beritasatu.

Salah satu contoh penyebab konflik tercermin dalam salinan surat yang diterima redaksi seperti di atas ini. Sudding mengindikasikan adanya penggandaan surat keputusan (SK) Hanura atas dukungan terhadap calon bupati Purwakarta.

Sebelumnya sudah ada SK yang diteken Sudding berisi dukungan untuk calon bupati Anne Ratna Mustika dan calon wakil bupati H Aming, namun kemudian ada SK lain dengan tanda-tangan wakil sekjen Hanura berisi dukungan untuk calon lain.

OSO: Tidak Ada Mahar
Dalam pertemuan dengan para pemimpin media massa di Jakarta, Selasa (16/1), OSO menegaskan Hanura tidak meminta mahar dari para kandidat legislatif atau calon kepala daerah yang mendaftar ke Hanura. Namun demikian, dia tidak menampik adanya sumbangan sukarela.

“Partai itu boleh menerima sumbangan yang tidak mengikat, tapi juga tidak boleh memaksa orang untuk menyumbang. Itu yang tidak boleh,” kata OSO.

“Siapa pun, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, menyumbang. Boleh saja, nggak dilarang kok. Mau disebut itu mahar, mau disebut itu uang lelah, uang promosi, silakan saja.”

OSO juga menegaskan adanya larangan dalam partainya untuk menetapkan angka sumbangan dari orang yang akan didukung Hanura.

Di kesempatan lain OSO juga menepis ada pungutan Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar untuk para calon anggota legislatif Hanura.

“Itu bohong! Yang ada, kalau potensi itu justru partai yang akan membiayai,” tegas OSO.

Sudding cs disebut OSO “tidak mengerti organisasi” kalau menggelar Munaslub tanpa tanda tangan ketua umum yang sah. Dalam hal ini, OSO menggarisbawahi bahwa yang terdaftar dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kepengurusan Hanura yang dipimpinnya, dan itu masih berlaku sekarang.

Betapa pun, hari berikutnya Munaslub digelar dan kabarnya diikuti 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 401 Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Marsekal Madya (purn) Daryatmo terpilih sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum menggantikan OSO — yang dulu juga terpilih aklamasi di Munaslub setelah Wiranto mundur karena masuk kabinet.

“Saya siap untuk melaksanakan tugas Plt karena dilandasi oleh rasa tanggung jawab saya kepada Partai Hanura ini, tidak lebih dari itu,” kata Daryatmo.

Dengan pernyataan Daryatmo, maka Hanura sekarang terjerumus ke jurang krisis dualisme kepemimpinan seperti yang pernah menimpa Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Tanggapan Wiranto
Sejak krisis ini bergulir secara maraton dari Senin hingga pengurus tandingan mendaftar ke Kemkumham, Sabtu, sia-sia awak media mencoba mendapat tanggapan tegas dari pendiri Hanura, Wiranto. Apakah dia membela OSO, atau merestui gerakan kubu Sudding?

Rabu (17/1), Wiranto didampingi OSO mengatakan tidak akan membiarkan terjadinya Munaslub.

“Tidak ada (Munaslub). Nanti kita akan lakukan seusatu yang lebih elegan,” ujarnya. Namun ketika Munaslub digelar hari berikutnya, tidak terlihat ada upaya Wiranto untuk mencegahnya.

Meskipun ada OSO di sampingnya ketika menemui wartawan, Wiranto juga menolak disebut satu kubu.

“Memang ndhak ada kubu sebenarnya, kamu jangan mengkubukan saya dengan Pak OSO,” kata Wiranto menjawab pertanyaan pers.

Sebelum Munaslub digelar, Wiranto juga menyebut tidak ada masalah serius di Hanura dan semua bisa diselesaikan secara internal.

Lewat akun Twitter, Wiranto mengungkap alasan menolak kembali menjadi ketum Hanura karena tanggung jawabnya yang lebih besar kepada negara sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan yang menyita waktu.

“Untuk itu saya legawa dan akan mendukung sepenuhnya Partai Hanura dipimpin orang-orang yang bekualitas, bermoral dan memiliki kemampuan manajerial yang handal, melalui proses konstitusi Partai Hanura,” tulisnya.

“Oleh sebab itu apabila hak politik yang saudara perjuangkan adalah merupakan kebenaran maka semoga proses hukum dan terutama Tuhan yang Maha Kuasa akan merestui perjuangan Partai Hanura ini.”

Dia tidak menyebutkan siapa “saudara” yang dia maksud.

Sehari setelah Munaslub digelar 18 Januari, Wiranto dikabarkan menemui pengurus tandingan pimpinan Daryatmo, tetapi tidak jelas juga apa isi pembicaraan mereka.

Gali Kubur Sendiri

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai konflik internal Hanura justru terjadi ketika semua parpol dituntut menunjukkan kredibilitas dan soliditas kepada para pemilih, menjelang digelarnya Pilkada dan Pemilu serentak 2019.

“Tahun 2018 adalah tahun membangun solidaritas dan konsolidasi parpol, bukan tahun konflik dan pecah belah,” kata Pangi kepada Beritasatu.

“Konflik atau dualisme kepengurusan di Hanura adalah pintu gerbang Hanura menggali kuburannya sendiri. Konflik di tahun politik, itu artinya Hanura gali kuburannya sendiri. Hanura bisa disalip dan ditenggelamkan kontestan lain apabila bermain dengan api konflik.”

Pangi berpendapat akar penyebab konflik internal Hanura sekarang memang dipicu oleh persoalan mahar politik dan penggandaan surat keputusan (SK) soal para kandidat pilkada.

“Yang bisa menyelesaikan konflik partai Hanura adalah elite penentu — Wiranto, OSO, Sudding dan Daryatmo. Mereka harus membiasakan politik konsensus, sekarang harus menahan diri, berpikir jernih dan jangan sesuka hati dengan memaksakan ego,” ujarnya.

“Ini bukan lagi soal kelompok, kepentingan golongan dan faksi tertentu. Namun, soal eksistensi partai Hanura di tahun 2019.”

Secara khusus Pangi juga menyoroti sikap Wiranto yang tidak cepat mengambil tindakan tegas dan menggunakan diskresinya sebagai pendiri partai untuk menumpas bibit konflik sedini mungkin.

“Saya melihat Wiranto sebagai pemegang saham Hanura belum ada sikap dan kurang tegas, akibatnya Hanura berpotensi terjadi pembelahan atau dualisme,” kata Pangi.

“Sekarang kontestasi elektoral sudah nggak main-main lagi dan cukup kompetitif. Parliamentary threshold (ambang batas perolehan suara untuk DPR) juga berat, belum lagi fokus memenangkan pilkada serentak 27 Juni besok, apalagi pilpres dan pileg serentak yang akan mencatat sejarah pemilu kita.”

“Jadi sebaiknya, Hanura harus segera mengakhiri dan menyelesaikan problem di internalnya, jangan sampai dipertahankan. Belajarlah sama PPP dan Golkar yang pernah mengalami konflik dualisme kepengurusan, yang menguras effort dan energi untuk menyudahinya.”

85total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *