Dukungan PKB ke Jokowi Batal Jika Cak Imin Tak Jadi Cawapres?

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menyebutkan dukungan ke Joko Widodo (Jokowi) akan batal apabila Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak menjadi calon wakil presiden (cawapres) Jokowi.

Pembatalan tersebut akan terjadi jika Cak Imin jadi cawapres Jokowi merupakan poin persyaratan yang diajukan para kiai pendukung PKB.

“Bagaimana kalau Pak Muhaimin tidak diterima Pak Jokowi jadi cawapres? PKB belum sampai di sana (pembahasan), tapi kalau itu persyaratan, batal dong kalau enggak (jadi cawapres),” terang Jazilul di Gedung DPR, Kamis (8/3).

Ia mengatakan, apabila poin bahwa Cak Imin harus jadi cawapres dimasukkan dalam persyaratan dari para kiai pendukung PKB, maka mereka meminta agar Jokowi maju bersama Cak Imin. Apabila syarat itu tidak terpenuhi, katanya, maka dukungan yang sudah diberikan bisa saja batal. Pasalnya selama ini Cak Imin juga terus berkomunikasi dengan para kiai tersebut jelang Pilpres 2019 ini dan menjadikan masukan mereka pertimbangan langkah PKB.

“Namun itu belum hari ini. PKB belum sampai pada kesimpulan tersebut walaupun banyak kiai yang menyatakan itu. Sebagian kiai yang mendukung Pak Jokowi itu meminta, menitipkan amanat kepada Pak Muhaimin, kalau bisa beliau menjadi wakilnya Pak Jokowi,” katanya.

Namun diakuinya, kewenangan penentuan cawapres juga merupakan kewenangan dari Jokowi sendiri. Kendati amanat dari para kiai tersebut telah diterima Muhaimin dan harus dikerjakan oleh PKB.

Saat ini, pihaknya masih tetap solid mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2019 mendatang. Kendati untuk kemungkinan beralih ke poros dua atau tiga di Pilpres 2019 mendatang, oleh sebagian pengurus PKB masih dalam tahap analisis.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, sedianya Cak Imin bisa diambil oleh Jokowi sebagai cawapres karena memiliki akar rumput dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), termasuk para ulama yang menjadi lumbung elektoral, serta punya partai.

Namun, katanya, di poros Jokowi ada antrean untuk menjadi cawapres mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Seluruh partai pengusung Jokowi, ingin menyodorkan cawapres, termasuk dari PDIP sendiri.

“Saya prediksi, ada dugaan settingan Bu Megawati (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) untuk cawapres Jokowi jika bukan kader PDIP sendiri, bukan dari tokoh partai politik,” katanya.

Menurutnya, jika PDIP ingin mengisi posisi cawapres juga menjadi kurang realistis. Kendati jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan mengganggu langkah politik PDIP di tahun 2024 mendatang. Artinya, katanya, setelah Jokowi selesai berkuasa, maka yang menjadi wakilnya nanti yang notabene dari partai lain akan berkuasa.

68total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *