Ditjen Pajak Tidak Jadi ‘Intip’ Data Transaksi Kartu Kredit

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi

BANGNAPI.COM, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengklarifikasi rencana untuk meng-‘intip’ transaksi kartu kredit pasca selesainya program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ia pastikan hal ini belum akan dilakukan oleh Ditjen Pajak.

“Ditjen Pajak belum akan meminta data transaksi kartu kredit,” ungkap Ken dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Seperti diketahui sebelumnya, kewajiban penyampaian data transaksi kartu kredit oleh penyelenggara kartu kredit kepada Ditjen Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 dengan penyampaian data pertama kali telah dilakukan untuk periode Mei 2016. Dilanjutkan dengan surat “Pemberitahuan Kelanjutan Penyampaian Data Kartu Kredit ke Direktorat Jenderal Pajak” oleh Direktur Teknologi dan Informasi Perpajakan kepada seluruh Direktur Utama Bank/Lembaga Penyelengara Kartu Kredit tanggal 23 Maret 2017 nomor S-119/PJ.10/2017.

Surat Pemberitahuan Kelanjutan
Surat Pemberitahuan Kelanjutan Laporan Kartu Kredit

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak diundangkan pada 1 Juli 2016 kewajiban tersebut ditunda hingga selesainya periode tax amnesty.

“Jadi tidak perlu resah, bahwa DJP tidak akan meminta data kartu kredit. Karena bukan mencerminkan potensi yang sebenarnya terhadap penghasilan,” ujarnya.

Masyarakat, kata Ken dapat melakukan transaksi seperti biasanya.

“Jadi masyarakat saya minta membelanjakan kartu kredit tanpa takut. Pada prinsipnya orang belanja, sudah kena pajak pertambahan nilai. Dan orang yang memakai kartu kredit pada prinsipnya adalah utang. Utang bukanlah penghasilan. Meskipun kartu kredit sendiri di dalam UU perbankan tidak dirahasiakan,” tandasnya.

496total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *