Dirjen Hubla Ditawari Jadi JC Jika Bongkar Korupsi di Kemhub

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla), Antonius Tonny Budiono untuk menjadi justice collaborator (JC). Tawaran ini berlaku jika Tonny memenuhi sejumlah syarat. Salah satunya bersedia membongkar kasus korupsi lainnya, termasuk yang ada di lingkungan Kemhub.

Tonny diketahui telah menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla. Salah satunya suap itu diterima Tonny dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan terkait pengerjaan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya selalu menawarkan kepada setiap tersangka, termasuk kepada Tonny untuk menjadi JC. Namun, Febri mengingatkan, untuk menyandang predikat JC, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi Tonny.

Salah satunya, Tonny harus membongkar keterlibatan pihak atau kasus korupsi yang lebih besar lainnya. Sebagai seorang Dirjen atau eselon I, Tonny merupakan bawahan langsung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Saya kira kami sering sampaikan pada publik, untuk semua tersangka kalau memang ingin jadi JC ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Mulai dari pengakuan perbuatan itu sendiri, kemudian menjelaskan seluas-luasnya informasi yang benar, yang terkait dengan keterlibatan aktor yang lebih besar atau pihak lain. Tentu itu akan kami pelajari,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/8).

Untuk saat ini, Febri mengaku, pihaknya belum mendapat informasi pengajuan JC dari Tonny. Namun, Febri memastikan, pihaknya akan mempelajari jika Tonny mengajukan diri sebagai JC.

“Belum ada informasi itu (permintaan JC). Nanti kalau memang ada pengajuan, kami akan pelajari,” katanya.

Tonny dan Adiputra diketahui ditangkap tim Satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lokasi dan waktu berbeda. Tonny ditangkap di Mes Perwira Ditjen Hubla pada Rabu (23/8) malam, sementara Adiputra diciduk di apartemennya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis (24/8) sore.

Saat menangkap Tonny, tim Satgas KPK juga menyita 33 tas yang berisi uang senilai Rp 18,9 miliar dengan pecahan sejumlah mata uang. Tak hanya itu, tim Satgas KPK juga menyita empat kartu ATM dari tiga bank penerbit berbeda. Salah satunya masih ada sisa saldo sebanyak Rp 1,174 miliar.

Tonny diduga menerima suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla. Salah satunya, suap itu diterima Tonny dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan terkait pengerjaan pengerukan pasir di pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah.

Setelah proses pemeriksaan, KPK menetapkan Tonny sebagai tersangka penerima suap dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sementara Adiputra yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

191total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *