Diktator karena Perppu Ormas? Yang Benar Saja

0

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari mempertanyakan dasar tuduhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah seorang diktator dikaitkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Kehadiran Perppu tersebut berdampak pada dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Eva, sebutan diktator hanya karena langkah pemerintah memaksa ormas untuk mengakui Pancasila dan UUD 1945 adalah ucapan yang menipu masyarakat.

Eva, yang juga anggota Komisi XI DPR, mengingatkan bahwa presiden dan wakilnya disumpah setia kepanda Pancasila dan UUD 1945, sehingga tindakan membubarkan ormas anti-Pancasila adalah kewajiban dan tugas presiden, bukan tindakan diktator.

“Omong-omong, sumpah semua pejabat kan setia Pancasila dan UUD 45. Kenapa Perppu Ormas sebagai alat melaksanakan sumpah itu, kok disoal?” kata Eva, Kamis (10/8).

“Demi HAM? Kok bukan demi Pancasila yang merupakan dasar negara dan sumber segala sumber hukum di RI? HAM juga tunduk kepada Pancasila dan Konstitusi. Jangan dibalik-balik.”

“Di Skandinavia yang paling bebas sekalipun, yang HAM-nya mentok, tidak menolerir gerakan politik melawan konstitusi negaranya. Kecuali memang semua tidak setuju Pancasila sebagai sistem demokrasi kita. Bongkar dulu pembukaan UUD 1945, bubarkan dulu NKRI,” kata Eva.

Sistem Politik Sudah Bagus
Dia juga memaparkan bahwa kondisi Indonesia saat ini tidak memungkinkan terjadinya sentralisme kekuasaan di eksekutif seperti yang dituduhkan kepada Presiden Jokowi.

“Tak mungkin muncul diktator dalam sistem sekarang ini. Kekuasaan pemerintah pusat sudah dipreteli, beda jauh bila dibandingkan jaman Orde Baru alias Orba,” kata Eva.

Di era saat ini, lembaga yudikatif bersifat independen bukan lagi di bawah Kementerian Kehakiman seperti di era Orba sehingga menjadi alat kekuasaan. Saat ini, Mahkamah Agung sekalipun diawasi oleh Komisi Yudisial, terang Eva.

Selain itu, lembaga-lembaga penting seperti Bank Indonesia (BI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi badan independen. BI tak bisa lagi menuruti apa keinginan presiden atau menteri keuangan, semisal mencetak uang demi melayani kebutuhan fiskal.

“Dan yang paling penting, dwifungsi ABRI, yang sekarang namanya TNI, sudah tamat. Dwifungsi ini alat pelanggeng dan penyangga kediktatoran,” jelas Eva. Pada era Orba, ABRI memang dibenarkan terjun ke politik praktis dan memiliki fraksi di DPR selain fungsinya di bidang pertahanan sehingga disebut sebagai dwi-fungsi ABRI.

Di sisi lain, kata Eva, saat ini pers yang bebas dan masyarakat madani yang kuat justru muncul. Kelompok ini adalah alat kontrol terhadap Trias Politica atau teori pemisahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Angaran pemerintahan dikontrol kuat oleh DPR sehingga tak mungkin lagi ada malpraktik anggaran demi membangun kekuasaan diktatorial.

“Jadi kondisi saat ini jelas-jelas tidak memungkinkan munculnya diktator yang intinya kekuasaan yang sentralistik,” kata Eva, yang di PDIP bertugas di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat).

Diingatkan Eva, rule of the game dan playing field yang diatur konstitusi pasca-amendemen mencegah munculnya diktator, karena revisi UUD 1945 itu adalah akibat trauma dan fobia atas kediktatoran era Orba. Kondisi Indonesia berbeda dengan latar belakang revisi konstitusi di negara-negara lain seperti Turki, Venezuela, atau Myanmar, yang hanya dimaksudkan melayani penguatan kekuasaan eksekutif.

‎Menurut Eva, adalah ironi ketika yang mengkritik Jokowi sebagai diktator, di saat yang sama menuntut kembali ke naskah asli UUD 1945. Sebab dengan tuntutan itu, Indonesia berpotensi kembali menjalani dwifungsi militer, presiden seumur hidup, penghapusan pemilihan langsung, hingga adanya Kementerian Kehakiman yang bisa mengontrol MA.

Sindiran Presiden Jokowi sebagai seorang dikator paling sering dilontarkan oleh politikus Partai Gerindra Fadli Zon belakangan ini.

Fadli, yang juga menjabat wakil ketua DPR, menyindir Jokowi sebagai seorang diktator lewat puisi dan pernyataan di media atau unggahan di Twitter, dan terus menggulirkan polemik tersebut hingga berita ini turun, Kamis (10/8).

61total visits,1visits today

Share.

About Author

Leave A Reply