Cawapres Jokowi Harus Penuhi Lima Kriteria

Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menyebutkan lima kriteria yang harus dipenuhi calon wakil presiden Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Lima kriteria ini, menurut LPI, sangat tepat membantu Jokowi dalam menghadapi dua tantangan besar yang sudah dialaminya saat ini.

“Dari 2014 sampai 2018, pemerintahan Presiden Jokowi akan mengahdapi dua tantangan besar, yakni dari luar pemerintahan dan dari dalam pemerintahan,” ujar Direktur LPI Boni Hargens saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/12). Dari luar pemerintahan, kata Boni, ada dua tantangan besar, yaitu oposisi politik di parlemen dan kelompok garis keras.

Oposisi di parlemen, menurut dia, sempat mengancam terhambatnya pemerintahan pada akhir 2014 sampai awal 2015. “Setelah Golkar menjadi bagian dari pemerintah, keadaan menjadi lebih tenang. Stabilitas lebih terjamin setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai pemerintah yang lain berhasil membangun politik keseimbangan di parlemen dan bahkan PAN akhirnya melunak terhadap pemerintah,” kata dia.

Tantangan lain dari luar parlemen, lanjut dia, adalah kelompok radikal yang menjadi kekuatan politik yang serius sejak momentum Pilkada DKI Jakarta. Isu agama, kata dia, menjadi faktor determinan dalam politik belakangan setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berhasil dikalahkan dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017.

“Kelompok garis keras terus melakukan konsolidasi yang serius dan semakin terlihat sebagai gerakan politik ketika “Reuni 212″ membicarakan agenda politik 2019. Penggunaan isu agama akan menjadi tantangan yang serius bagi pemerintahan Jokowi pada 2018 mendatang karena berdasarkan pengamatan kami, kelompok garis keras berafiliasi dengan kekuatan politik yang ingin mencalonkan lawan Jokowi pada Pilpres 2019,” ujar dia.

Sementara, tantangan serius dari dalam, menurut Boni, adalah kohesi antarpartai pemerintah yang melemah terkait pertarungan 2019. Pasalnya, masing-masing partai ingin menjadi pemenang pemilu legislatif dan ingin menjadi kekuatan utama yang mendukung Presiden Jokowi.

“Akibatnya, energi partai pemerintah akan terkuras untuk “perang dingin” antarsesama pendukng pemerintah ketimbang memikirkan perlindungan terhadap Presiden Jokowi dari berbgai serangan kelompok garis keras dan perjuangan memenangkan pilpres 2019 itu sendiri,” tandas dia.

Berdasarkan dua tantangan tersebut, kata Boni, LPI menilai ada lima kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi Calon Wakil Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Pertama, cawapres Jokowi adalah seorang pekerja yang mempunyai rekam jejak yang baik dalam hal kepemimpinan, bukan seorang politisi yang senang menebar pesona.

Kedua, figur yang mampu mengendalikan dan meredam kekuatan kelompok radikal. Calon wakil presiden Jokowi adalah sosok merah-putih yang nasionalismenya sudah teruji,” tegas dia.

Boni memandang aspek nasionalisme ini penting karena ancaman masa depan bagi bangsa dan negara ini adalah gangguan terhadap ketahanan Pancasila sebagai ideologi negara. Kekuatan radikal sedang berjuang keras menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. “Maka, cawapres Jokowi harus sosok yang kuat dan teruji dalam aspek nasionalisme dan kenegarawanan,” tutur dia.

Ketiga, Cawapres Jokowi juga harus didukung oleh partai besar mengingat posisi Jokowi yang bukan ketua umum partai politik tertentu. Keempat, kata Boni, cawapres Jokowi adalah sosok yang mempunyai kemampuan finansial yang memadai. Itu tidak berarti cawapres Jokowi adalah pengusaha.

Seorang figur yang mampu merangkul para pemodal besar sangat dibutuhkan untuk menjadi tumpuan dalam pertarungan 2019 karena Jokowi sendiri bukan oligark atau pengusaha besar yang bisa mendanai sendiri perjuangan politiknya. “Kriteria terakhir adalah elektabilitas. Sosok cawapres harus mampu memperkuat elektabilitas Jokowi yang sudah memadai,” kata dia.

Boni mengatakan, sesuai dengan kriteria tersebut, pihaknya mengusulkan sejumlah nama yang layak menjadi cawapres Jokowi. Nama-nama tersebut adalah Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Tito Karnavian, Panglima TNI Gotot Nurmantyo, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

21total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *