Catat! Argumentasi Ini Dinilai Bisa Gugurkan Aturan Verifikasi Parpol di MK

Pasal 173 Ayat 3 Undang-Undang (UU) tentang Penyelenggaraan Pemilu mengenai ketentuan verifikasi partai politik berujung di Mahkamah Konsititusi (MK). Aturan yang tertuang dirasa tidak adil, karena hanya parpol baru yang harus melakukan verifikasi faktual, dan tidak berlaku bagi parpol lama.

Menurut Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow mengatakan, ada beberapa hal yang bisa dijadikan argumentasi di MK atas uji materi Pasal 173 UU tentang Penyelenggaraan Pemilu tersebut.

“Jadi, yang bisa dijadikan argumentasi untuk bahan di JR (judicial review) adalah mengenai daerah baru, kan parpol yang lama apakah di daerah itu belum sudah terverifikasi? Karena itu, provinsi baru dalam pemilu yang lalu belum ada,” ujarnya Jerry kepada Okezone, Selasa (15/8/2017).

Sehingga, sambung Jeirry, argumentasi tersebut semestinya bisa mengharuskan semua parpol peserta pemilu harus melakukan verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Memang ini salah satu persoalan di UU ini. Karena semestinya semua peserta pemilu baik yang baru dan lama harus diperlakukan setara, memang dalam pasal itu menempatkan parpol baru tidak setara dengan partai lama,” katanya.

Menurut Jeirry, ini harus dikritisi karena dalam satu pemilu tidak boleh ada pengistimewaan dan semua harus diperlakukan sama.

“Karena kita enggak tahu juga apakah parpol lama atau yang ada di parlemen itu masih setia memelihara konstituennya. Sehingga apakah dia masih dalam kategori layak sebagai peserta pemilu?” paparnya.

Kata Jeirry, hal tersebut sedianya sudah memperlihatkan aturan dalam UU Pemilu itu ada masalah dan menandakan aturan tersebut lebih condong kepada kepada parpol yang sudah ada di parlemen saja.

81total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *