Bupati Kukar Tak Takut Dijerat Pasal Pencucian Uang

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari tak takut dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Rita menegaskan siap membuktikan asal-usul kepemilikan hartanya yang mencapai lebih dari Rp 200 miliar.

“Ya (KPK) harus di pembuktian terbalik. Saya siap membuktikan,” kata Rita usai diperiksa penyidik di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (13/10).

Rita menyatakan, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi KPK jika ingin menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur itu mengklaim tak memenuhi syarat-syarat TPPU. Rita mengaku tak pernah menerima uang hasil korupsi yang kemudian disamarkan dengan membeli barang tertentu.

Kepemilikan empat mobil mewah yang telah disita KPK misalnya, Rita mengaku hanya memiliki satu mobil merek Toyota Alphard. Sementara Ford Everest digunakan saat kampanye, Land Cruiser merupakan mobil milik Pemda Kukar yang dibelinya seharga Rp 150 juta. Adapun untuk mobil Hummer tipe H3, Rita menyebut mobil itu milik sang ibu. “TPPU juga kan ada syaratnya. Kalau uangnya memang hasil korupsi, terus saya beli pakai namamu, satu saja kan mobil saya Alphard itu,” tuturnya.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, penyidik mencecar Rita mengenai lonjakan harta kekayaan yang dimilikinya hingga lebih Rp 210 miliar. Selain itu, penyidik juga mencecar Rita mengenai dugaan gratifikasi yang diterimanya selama menjabat sebagai bupati Kukar.

Berdasar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diserahkannya kepada KPK pada 29 Juni 2015, Rita mengklaim memiliki harta Rp 236,750 miliar dan US$ 138.412. Padahal, dalam LHKPN sebelumnya yang dilaporkan pada 23 Juni 2011 Rita mengaku memiliki harta Rp 25,850 miliar dan US$ 138.412. Lonjakan harta terutama berasal dari perkebunan kelapa sawit seluas 200 hektare senilai Rp 9,5 miliar dan pertambangan batu bara seluas 2.649 ha senilai Rp 200 miliar. Perkebunan dan pertambangan itu tidak tercantum dalam LHKPN pada 2011.

Rita kembali menjelaskan mengenai lonjakan harta yang dimilikinya. Menurut Rita saat menyerahkan LHKPN pada 2010 dan 2011 belum mengerti cara menghitung harta kekayaan. Saat itu Rita hanya melaporkan hasil produksi dari tambang dan perkebunan sawit yang dimilikinya. Pegawai KPK yang memverifikasi harta kekayaannya kemudian meminta Rita memasukkan aset tambang dan perkebunan sawit ini dalam LHKPN.

“Begitu ada verifikasi dari LHKPN KPK tahun 2014 di kantor Gubernur, saya ditanya pak Hasan, orang LHKPN ‘bu kalau tambangnya misalnya ditaksir dijual berapa?’ ‘Saya nggak tahu ya, tapi ada yang pernah nawar Rp 200 miliar. Lalu dia tulislah Rp 200 miliar. Itulah makanya angka saya tuh berlipat-lipat,” jelasnya.

Dalam pemeriksaan kali ini, Rita diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun, yang telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Rita menegaskan tak pernah menerima suap dari Abun Rp6 miliar. “Saya tetap tidak merasa bersalah. Saya selalu mengatakan dengan segala keyakinan, kalau berdusta itu kan ada pasalnya, bahwa saya jual beli emas,” tegasnya.

Meski terus membantah menerima suap dan gratifikasi, Rita mengaku belum dapat memastikan akan menggugat KPK terkait penetapannya sebagai tersangka melalui permohonan praperadilan. Rita mengaku masih menunggu kabar adiknya yang tengah berkonsultasi dengan pakar hukum di Universitas Padjajaran. “Adik saya baru kembali dari Bandung, baru ketemu namanya Pak Gede di Unpad. Jadinya saya belum dapat beritanya terkait praperadilan,” katanya.

Diketahui, Rita ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan kasus dugaan gratifikasi. Dalam kasus dugaan gratifikasi, Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin diduga menerima hadiah terkait dengan jabatannya sebagai bupati. Setidaknya, Rita menerima gratifikasi sebesar US$ 775.000 atau sekitar Rp 6,97 miliar yang diduga berkaitan dengan sejumlah proyek selama menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara.

Sementara, dalam kasus dugaan suap, Rita diduga menerima suap senilai Rp 6 miliar dari Hery Susanto Gun selaku Dirut PT Sawit Golden Prima selama periode Juli dan Agustus 2010 lalu. Suap ini diduga untuk memuluskan perizinan lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan sawit di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima.

176total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *