Buni Yani ketakutan dengan Isi Dakwaan JPU, JPU Menang Telak!

BANGNAPI.COM, Bandung – Dalam sidang perdana yang di gelar di Pengadilan Negeri Bandung, terdakwa penyebaran SARA , Buni Yani terkaget-kaget ketika mendengar isi surat dakwaan yang di bacakan penuntut umum. Buni kaget karena tiba-tiba muncul Pasal 32 ayat 1 jo Pasal 48 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buni merasa ada yang janggal karena di tingkat penyidikan tidak ada Pasal 32 ayat 1 jo Pasal 48 ayat 1 UU ITE, Buni hanya diperiksa untuk Pasal 28 ayat 2 UU ITE. Jadi Buni belum pernah diperiksa untuk Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Bahkan kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian menyatakan penuntut umum bohong jika Buni mengedit dan mengubah video itu jadi Pasal 32 tidak berdasar.

Buni Yani JANGAN/TIDAK PERLU kaget. Karena kalau kaget justru menggelikan. Yang perlu Buni Yani pahami bahwa tugas dan wewenang jaksa penuntut umum TIDAK HANYA menuntut saja TETAPI juga DAPAT melakukan penyidikan. Dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik, bagi jaksa penuntut umum yang menerima berkas yang dilimpahkan, berkas hanya mencantumkan satu pasal saja, Pasal 28 ayat 2 UU ITE , bagi jaksa penuntut umum , satu pasal itu masih kurang kuat untuk dapat menjerat Buni Yani , karena Buni masih bisa berpeluang lolos, untuk menghindari itu, maka dicadangkanlah Pasal 32 ayat 1 UU ITE.

Karena bagi jaksa penuntut umum , perbuatan pidana yang dilakukan Buni melalui akun Facebook-nya pada 6 Oktober 2016,  TIDAK HANYA sebatas pada pidana penyebaran SARA , TETAPI sudah masuk  juga ke dalam perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Meskipun Buni belum pernah diperiksa terkait Pasal 28 ayat 2 UU ITE, BUKAN BERARTI Buni tidak dapat dijerat dengan Pasal 32 ayat 1 UU ITE, karena dari kronologi yang ada, di tambah lagi dengan pendalaman penyidik yang dianggap masih kurang dalam, sehingga diperdalam lagi oleh jaksa penuntut umum. Maka, muncul lah Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Dengan adanya Pasal 32 ayat 2 UU ITE, Buni TIDAK AKAN BISA lolos dari jerat pidana ITE. Karena sudah dicadangkan pasal tersebut.

Sekalipun kuasa hukum Buni menyatakan bohong kalau Buni Yani mengedit dan mengubah video itu, tidak ada istimewa pembelaan ini, karena jaksa penuntut umum masih punya argumentasi hukum cadanganyakni silakan saja Buni berkelit, TETAPI beberapa unsur dalam Pasal 32 ayat 1 UU ITE, sudah terpenuhi pada diri Buni. Unsur ‘’mengubah’’, terletak pada perbuatan Buni yang mengubah kalimat dalam video pidato Ahok  dari kalimat: ‘’Kan bisa saja dalam hati Bapak ibu , nggak bisa pilih saya karena dibohongi pakai Surat Almaidah 51 macem-macem itu. Itu hak Bapak ibu. Kalau Bapak ibu merasa nggak bisa pilih saya karena takut masuk neraka, dibodohi, begitu, oh enggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak ibu,  yang diubah Buni menjadi kalimat:  ‘’Bapak-ibu (pemilih muslim)… dibohongi Surat Almaidah 51 (masuk neraka) juga bapak ibu dibodohi’’ dan Buni juga telah ‘’mengubah’’ semua susunan kalimat dalam video pidato Ahok karena ada beberapa buah kalimat dalam pidato Ahok dipecah-pecah Buni hingga sedemikian rupa.

Unsur ‘’menambah’’ ada pada kalimat: ‘’ (pemilih muslim) dan kalimat ‘’juga bapak ibu serta menambahkan kalimat ‘’Penistaan Terhadap Agama?’’. Sedangkan unsur ‘’mengurangi’’ merujuk pada perbuatan Buni yang ‘’mengurangi’’ kata ‘’dipakai’’ dan ‘’takut’’ yang harusnya ada sebagaimana dalam video pidato Ahok.  Sedangkan untuk unsur ‘’menghilangkan’’,  sudah terpenuhi juga karena Buni telah ‘’menghilangkan’’hampir semua kalimat-kalimat dalam pidato Ahok. Karena Buni hanya membuat status dengan kalimat: ‘’Bapak-ibu (pemilih muslim)… dibohongi Surat Almaidah 51 (masuk neraka) juga bapak ibu dibodohi’’. Jadi begitu banyak kalimat-kalimat Ahok yang telah ‘’dihilangkan’’ Buni Yani.  Termasuk unsur ‘’melakukan transmisi’’ pun sudah terpenuhi, karena Buni Yani telah ‘’melakukan transmisi’’ video pidato Ahok dengan tanpa hak melalui  akun Facebook-nya pada 6 Oktober 2016. Bahkan unsur ‘’memindahkan’’ pun juga telah terpenuhi karena Buni sempat mendownload terlebih dahulu video lalu di simpan dalam handphone merk Asus Zenfone 2 warna putih, baru kemudian ditransmisikan melalui akun Facebook-nya.

Jadi dengan keenam unsur di atas (Pasal 32 ayat 1 UU ITE) telah terpenuhi pada diri Buni Yani, mau Buni Yani bantah tidak mengubah atau mengedit silakan saja, tidak masalah, karena nantinya oleh jaksa penuntut umum bantahan itu bisa berbelok pada status akun Facebook Buni Yani pada 6 Oktober 2016  sekira-kiranya pukul: 00.28 WIB yang telah memenuhi enam unsur dalam Pasal 32 ayat 1 UU ITE, karena perbuatan Buni sudah mengubah, menambah, mengurangi,  melakukan transmisi, menghilangkan dan memindahkan suatu informasi elektronik milik publik dalam hal ini masyarakat DKI Jakarta, karena pidato Ahok itu diupload oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta untuk publik DKI Jakarta. Jadi, dengan ada pasal cadangan, Pasal 32 ayat 1 UU ITE selain Pasal 28 ayat 2 UU ITE,  Buni Yani tidak akan pernah bisa lolos dari jerat pidana.

4075total visits,3visits today

One thought on “Buni Yani ketakutan dengan Isi Dakwaan JPU, JPU Menang Telak!

  • June 14, 2017 at 11:43 am
    Permalink

    Mampus Loe !!! Rasain hasi yg kau buat……………..

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *