BPN Bantah 74 Persen Tanah Indonesia Dikuasai Segelintir Orang

Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Muhamamd Ikhsan Saleh membantah tudingan bahwa sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai segelintir orang. Pasalnya, 2/3 daratan Indonesia adalah kawasan hutan yang dikuasai pemerintah.

“74 persen itu enggak mungkin, karena 2/3 (luas daratan Indonesia) adalah kawasan hutan,” ujar Ikhsan saat konferensi pers di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (29/3).

Dalam konferensi pers ini hadir juga Direktur Land Reform Kementerian ATR/BPN Arif Pasha dan Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian ATR/BPN Rudi Rubijaya.

Ikhsan mengatakan menteri ATR/BPN juga sudah menjelaskan ke publik bahwa tidak mungkin 74 persen lahan Indonesia dikuasai segelintir orang, apalagi dikuasai asing.

“Secara kelembagaan itu enggak. Pak Menteri sudah menyatakan datanya ada di mana, kalau 74 persen dikuasai orang asing? Enggakmungkin (ada) datanya,” katanya.

Lebih lanjut, Ikhsan menuturkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK sudah dan sedang berusaha menata keberadaan tanah-tanah di Indonesia sehingga kepemilikan tidak hanya oleh segelintir orang. Pemerintah, kata dia, tidak mengambil tanah-tanah tersebut, tetapi menatanya agar bisa dinikmati oleh rakyat.

“Tanah-tanah telantar dalam bentuk hak guna usaha (HGU) dan izinnya tidak perpanjang atau diperbarui lagi, maka diambil pemerintah. Dicabut HGU-nya untuk ditata lagi, lalu dibagi-bagikan ke rakyat. Itulah yang disebut redistribusi tanah,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, target reforma agraria Jokowi-JK sampai tahun 2019 adalah 9 juta hektare. Skema reforma agrarianya terdiri dari dua kelompok besar, yakni legalisasi aset dan redistribusi tanah. Legalisasi aset sebanyak 4,5 juta hektare yang meliputi legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat seluas 600.000 hektare dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat seluas 3,9 juta hektare.

Sementara redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektare, meliputi redistribusi tanah dari HGU yang ditelantarkan dan tidak diperpanjang atau diperbarui lagi, tanah telantar, dan tanah negara lainnya seluas 400.000 hektare serta tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektare.

86total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *